Mardani Ali Sera: Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Menyelesaikan Masalah

SUARAMERDEKA.COM - Kabar mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan sudah menjadi topik yang santer dibicarakan.

Pemindahan ini menimbulkan adanya pro dan kontra.

Salah satu alasan pemindahan ibu kota negara ini adalah karena masalah kemacetan dan banjir di Jakarta.

Baca Juga: Pelanggar Karantina Covid-19 Kena Sanksi Tegas, Menkominfo: Mari Kita Kawal Aturan Bersama

Pemindahan tersebut tentu saja tidak luput dari masalah. Salah satu kendala yang dihadapi dari proses pemindahan tersebut adalah karena masalah keuangan.

Pemerintah memperkirakan bahwa biaya untuk pemindahan ibu kota negara akan menelan dana sebanyak Rp 500 triliun.

Sedangkan, pemerintah hanya dapat mendanai 20 persen melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.

Kabar pemindahan ibu kota negara ini mendapatkan respon dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menanggapi kabar tersebut adalah ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Berhasil Turunkan Kasus Covid-19, Ini Skema Pemerintah Hadapi Gelombang Tiga Covid-19

Ditinjau dari pikiran-rakyat.com, Mardani Ali Sera berpendapat bahwa pembangunan ibu kota negara yang baru merupakan bukti kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah.

Keputusan tersebut, menurutnya, menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Biaya pemindahan ibu kota yang amat besar akan lebih tepat sasaran jika digunakan untuk mempercepat penanggulangan pandemi sampai memperbaiki perekonomian. Belum lagi terkait defisit anggaran negara yang dua tahun terakhir sudah memikul beban yang berat karena pandemic,” ucap Mardani dikutip dari pikiran-rakyat.com, Sabtu 16 Oktober 2021.

Baca Juga: Waspada Terjerat Hutang, Kenali Dulu Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Legal

Mardani juga menilai bahwa pemindahan ibu kota negara tidak data menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia.

“Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara juga tidak menjamin berbagai masalah lingkungan di Jakarta bisa terselesaikan. Mestinya dengan berbagai catatan tersebut, Pak @jokowi menyetop proyek ambisius ini,” ucapnya.