Ganjar Minta Kepala Sekolah Beri Pemahaman kepada Siswa

- Jumat, 9 Oktober 2020 | 23:24 WIB
SM/dok : Ganjar Pranowo
SM/dok : Ganjar Pranowo

SEMARANG, suaramerdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyesalkan keterlibatan pelajar SMP dan SMA/SMK di Jawa Tengah dalam aksi penolakan Undang-Undang Ciptakerja. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Ganjar meminta seluruh kepala sekolah dan orang tua mengajak bicara para pelajar itu secara baik-baik. ”Saya menjenguk beberapa peserta aksi yang diamankan ke Polrestabes Semarang. Ternyata ada anak-anak SMP, SMK dan SMA lho, ini kan kasihan.

Apakah mereka diajak, ikut sendiri atau bagaimana,” kata Ganjar ditemui di kantornya, kemarin. Saat menengok para pelajar yang diamankan, Ganjar menegaskan bahwa sebagian besar mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti aksi tentang apa, dan belum mengetahui UU Ciptakerja membahas soal apa. ”Saya tanya mereka, tidak ada yang paham dan tahu mereka itu ikut demo tentang apa. Mereka tahunya dari WA group. Bahkan ada yang diajak neneknya, dan neneknya juga nggak tahu,” jelasnya. Untuk itu, Ganjar meminta seluruh kepala sekolah di Jateng untuk mengecek. Tak hanya itu, orang tua juga diminta aktif dalam upaya pendidikan para siswa. ”Anak-anak ini adalah masa depan kita, harus diedukasi soal itu. Memang penting bagi kita memberikan ruang kepada mereka untuk mengetahui, tapi jangan sampai kemudian mereka hanya ikut-ikutan dan menimbulkan masalah. Kan kasihan, saya minta kepsek dan orang tua mengajak bicara anak-anak ini agar bisa memahami,” tegasnya.

Dari hasil kunjungannya ke Polrestabes Semarang, Ganjar mengatakan bahwa anak-anak yang dibawa ke kantor polisi itu dalam kondisi baik. Ia melihat penanganan yang dilakukan pihak kepolisian juga sudah sangat baik. ”Saya datang menjenguk tadi malam ya untuk memastikan itu, dan pak Kapolrestabes sudah membantu. Penanganannya bagus,” jelasnya.

Tanggapan Ombudsman

Terkait aksi demonstrasi penolakan RUU Ciptakerja, Ganjar mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang adanya aksi demonstrasi. Pihaknya bahkan mengizinkan digelarnya aksi demonstrasi, tapi di perusahaan masing-masing. ”Sudah dilakukan itu, kami izinkan mereka demo di perusahannya masing-masing, setelah itu kembali bekerja,” pungkasnya.

Terpisah, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyayangkan tidak diizinkannya Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah mendampingi peserta aksi yang ditangkap petugas Polrestabes Semarang, pada Rabu (7/10) malam. Padahal saat itu tim advokasi telah mengantongi surat kuasa dari pihak keluarga para korban untuk mencaritahu keberadaan anak-anaknya. ”Perihal adanya korban luka-luka akibat dari demonstrasi tersebut serta adanya dugaan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh penegak hukum dengan cara kekerasan. Maupun tidak diberikannya kesempatan kepada penasehat hukum untuk mendampingi para korban. Ombudsman Jawa Tengah telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah, yakni melalui Irwasda Polda Jawa Tengah dan Kapolrestabes Semarang,” terang Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, Jumat (9/10).

Dikatakan lebih lanjut, peristiwa demonstrasi yang mengakibatkan luka-luka pada korban, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, sifatnya masih bersifat informasi. Sehingga pihaknya belum dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan atas peristiwa tersebut melalui mekanisme penyelesaian laporan. ”Sebagai pegawas penyelenggra pelayanan publik, Ombudsman menjadi lembaga negara independen. Ombudsman tetap akan bersikap tegas apabila dikemudian hari terdapat potensi maladminstrasi yang dilakukan oleh penegak hukum atas pemasalahan tersebut,” jelasnya. Siti menegaskan, aksi menyampaikan aspirasi di muka umum pada prinsipnya adalah hak setiap warga negar. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat diatur oleh Undang- Undang. ”Dan hal ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu, makna demokrasi yangg dimaksud adalah demokrasi yang sehat, penuh tanggungjawab dan menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan,” imbuhnya.

Menurutnya, tidak diizinkannya Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah mendampingi peserta aksi bertentangan dengan KUHAP yang menyatakan saksi dan tersangka berhak didampingi oleh kuasa hukum dalam proses pemeriksaan. Tindakan tersebut juga melanggar UU 18/2003 tentang Advokat dan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang 39/1999 tentang HAM, sebut Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah melalui siaran tertulisnya.

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X