Penerapan Pajak Karbon untuk Kesejahteraan Lingkungan dan Masyarakat

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
Ilustrasi emisi karbon. RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan  yang disahkan DPR hari ini (07/10) mengatur berbagai kebijakan perpajakan, salah satunya mengenai pengenaan pajak baru berupa pajak karbon. (Dok. kemenkeu.go.id)
Ilustrasi emisi karbon. RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan DPR hari ini (07/10) mengatur berbagai kebijakan perpajakan, salah satunya mengenai pengenaan pajak baru berupa pajak karbon. (Dok. kemenkeu.go.id)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Isu mengenai penetapan pajak karbon saat ini mendapatkan perhatian besar dari banyak pihak.

Penerapan pajak karbon diyakini bakal mengubah perilaku usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CEO Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Lamon Rutten mengungkapkan dalam rilisnya, pemerintah mengusulkan pajak karbon sebesar Rp 75/kg emisi karbon.

Baca Juga: 23 Aplikasi Pinjol Ilegal Resmi Diamankan, Simak Daftarnya!

Kesepekatan yang tercapai belum lama ini, pemerintah dan DPR menetapkan tarif pajak karbon sebesar Rp 30/kg emisi karbon.

Menurutnya tujuan pemerintah memperkenalkan pajak karbon pada dasarnya untuk memastikan bahwa dampak negatif dari emisi gas rumah kaca dapat dilihat dari harga yang dibayar oleh masyarakat dan perusahaan untuk barang dan jasa yang belum bebas karbon.

''Ketika sebuah pabrik diwajibkan membayar harga atas polusi yang dihasilkan sebesar biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan seperti pencemaran air, hal itu akan mendorong perubahan operasional perusahaan meskipun mungkin tidak menghilangkan pencemaran sepenuhnya,'' tandas Lamon.

Baca Juga: Menolak Lupa, Pertempuran 5 Hari di Semarang dan Gugurnya dr. Kariadi

Saling Melengkapi

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gunung Semeru Meletus, Takbir Panik Warga Menggema

Sabtu, 4 Desember 2021 | 17:28 WIB
X