Awas! Favipiravir dan Remdesivir Itu ‘’Obat Covid-19 Darurat’’

- Selasa, 6 Oktober 2020 | 12:19 WIB
Istimewa
Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com –  Badan POM mengingatkan persetujuan penggunaan obat Covid-19, saat ini, hanya untuk kondisi darurat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya penggunaan obat Covid-19  tidak boleh dilakukan sembarangan.Pengunaan obat Covid-19 harus dalam pengawasan dokter.

Baca Juga: Percepat Produksi Obat Remdesivir, Ini Alasan Luhut

Baca Juga Masalah Kemanusiaan, Luhut Minta Produsen Obat Covid-19 Jangan Permainkan Harga

BPOM mengakui telah menerbitkan izin penggunaan dua obat Covid-19 namun obat itu hanya digunakan dalam kondisi darurat (Emergency Use Authorization/EUA), yakni obat Favipiravir dan Remdesivir. Obat itu secara klinis menunjukkan kemanfaatannya dalam menyembuhkan pasien Covid-19.

Untuk obat Favipiravir  telah diberikan EUA sejak 19 September kepada Industri Farmasi PT Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa Medica.  Sedangkan untuk  Remdesivir diberikan EUA sejak 19 September kepada Industri Farmasi PT Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa Medica.

Penerbitan EUA diharapkan dapat memberikan percepatan akses obat-obat yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 oleh para dokter sehingga mempunyai pilihan pengobatan yang sudah terbukti khasiat dan keamanannya dari uji klinik.

‘’Dengan tersedianya obat-obat tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian pasien Covid-19 yang menjadi target pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19,” kata Kepala Badan POM Penny K  Lukito, di Jakarta, Senin (5/10).

EUA merupakan persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat kesehatan masyarakat, sehingga penggunaan kedua jenis obat itu tidak bisa sembarangan harus benar-benar sesuai dengan pertimbangan dokter. BPOM terus melakukan pengawasan penyaluran dan peredaran sejak dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana pelayanan kefarmasian.

Pengawasan melalui evaluasi pelaporan realisasi importasi, produksi dan distribusi obat yang disampaikan kepada Badan POM. Selain itu, Badan POM mewajibkan industri farmasi selaku pemilik EUA untuk menjamin mutu obat, melakukan uji klinik di Indonesia untuk memastikan khasiat dan keamanan obat, serta melakukan farmakovigilans melalui pemantauan dan pelaporan efek samping obat.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

X