Lestari Moerdijat: Amandemen UUD 1945 Mesti Lewati Kajian dan Uji Publik Mendalam

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:40 WIB
Lestari Moerdjijat dalam diskusi Publik tentang 'Urgensi Amandemen UUD 1945 Ke-5, Kepentingan Bangsa atau...?' kerjasama MPR dengan Fraksi Nasdem MPR, di Ballroom Novotel, Tangerang, kemarin (suaramerdeka.com/dok)
Lestari Moerdjijat dalam diskusi Publik tentang 'Urgensi Amandemen UUD 1945 Ke-5, Kepentingan Bangsa atau...?' kerjasama MPR dengan Fraksi Nasdem MPR, di Ballroom Novotel, Tangerang, kemarin (suaramerdeka.com/dok)

TANGERANG, suaramerdeka.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada gencarnya wacana amandemen UUD 1945 ke-5.

Banyak elemen masyarakat melalui berbagai media diskusi, membahas isu ini secara serius hingga banyak muncul perbedaan pendapat.

Lestari menegaskan, semestinya isu amandemen itu tidak sampai menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam.

Sebab, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, perubahan sistem ketatanegaraan adalah suatu proses yang alamiah dan biasa saja.

Baca Juga: Penanganan Pandemi Membaik, BEI Catat Rekor Antusiasme Masyarakat ke Pasar Modal Meninggi

Yang perlu diperhatikan adalah, perubahan tidak menjadi bola liar atau menjadi komoditas politik.

Perubahan yang dilakukan harus berdampak baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang biasa disapa Mbak Rerie ini, saat hadir dalam acara Diskusi Publik tentang 'Urgensi Amandemen UUD 1945 Ke-5, Kepentingan Bangsa atau...?' kerjasama MPR dengan Fraksi NasDem MPR, di Ballroom Novotel, Tangerang, kemarin.

Turut hadir dalam acara yang digelar secara fisik dan daring itu, Ketua Fraksi Partai NasDem MPR Taufik Basari, Sekretaris Fraksi Syarief Abdullah Alkadrie, anggota MPR Fraksi NasDem Fadholi serta para narasumber pakar antara lain, Pelaku sejarah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 Jacob Tobing, Ahli Tata Negara Pengajar STHI Jentera Bivitri Susanti, Ph.D, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Dr.Atang Iriawan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X