Banyak Indikasi, Komisi Yudisial Minta Mahasiswa Awasi Pelanggaran Hakim

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:24 WIB
Kabag Persidangan dan Pemeriksaan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, Abdul Mukti SH MH, saat berbicara dan membuka Workshop 'Sinergitas Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Meningkatkan Efektivitas dan Pengawasan Perilaku Hakim' Fakultas Syariah IAIN Salatiga. (suaramerdeka.com / Surya Yuli P)
Kabag Persidangan dan Pemeriksaan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, Abdul Mukti SH MH, saat berbicara dan membuka Workshop 'Sinergitas Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Meningkatkan Efektivitas dan Pengawasan Perilaku Hakim' Fakultas Syariah IAIN Salatiga. (suaramerdeka.com / Surya Yuli P)

SALATIGA, suaramerdeka.com - Komisi Yudisial (KY) merupakan ikhtiar pemerintah dan negara memperbaiki kondisi peradilan yang memprihatinkan.

Komisi Yudisial menemukan indikasi pelanggaran di peradilan tata usaha negara, peradilan umum, dan bahkan di peradilan agama.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, Abdul Mukti SH MH, saat membuka Workshop ''Sinergitas atas Komisi Yudisial dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Pengawasan Perilaku Hakim'' yang digelar Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Kamis, 14 Oktober.

''Kemarin ada persidangan usulan pemberhentian hakim. Tentunya karena ada masalah dan pelanggaran berat bila ada usulan pemberhentian hakim."

Baca Juga: Kasus Polisi Banting Mahasiswa Demo, Netizen: Tidak Cukup Hanya Berakhir Minta Maaf

"Hal itu terkait hakim mangkir dan negosiasi biaya perkara Rp 1,5 miliar. Seharusnya pelanggaran berat. Kenyataan keputusannya para hakim itu ada yang dinonpalukan dan yang dipindah ke daerah yang jauh,'' kata Abdul Mukti.

Dijelaskannya, bentuk-bentuk indikasi pelanggaran hakim di peradilan itu sangat banyak dan terdeteksi masyarakat. '

'Kami sadar bahwa KY sangat terbatas. Perwakilan di daerah-daerah tidak seluruhnya mampu mendeteksi indikasi pelanggaran yang ada. Untuk itu perlu peran dan kerja sama dengan masyarakat, termasuk di Kampus IAIN Salatiga,'' jelas Abdul Mukti yang berasal dari Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang tersebut.

Abdul Mukti juga berharap agar mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga menyiapkan diri menjadi bagian dari peradilan di Tanah Air yang bekerja sesuai dengan hati nurani serta harapan masyarakat.

Baca Juga: Kerja Jurnalistik adalah Kerja Kaki, Jangan Khawatir dengan Media Sosial

Tujuannya membentuk orang-orang yang bekerja di peradilan dengan kejujuran dan nurani.

''Untuk itu KY siap membantu Fakultas Syariah IAIN Salatiga mewujudkannya,'' jelasnya.

Dekan Fakulas Syariah IAIN Salatiga, Dr Siti Zumrotun MAg, memaparkan kerja sama dengan Komisi Yudisial sudah terjalin sejak lama.

Beberapa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga magang di KY. Kerja sama ini salah satu tujuannya membantun sinergi sehingga mahasiswa tahu peran dan fungsi KY, termasuk mengawasi perilaku hakim.

Mahasiswa lulusan Fakultas Syariah IAIN Salatiga juga diharapkan kelak menjadi bagian dari orang-orang yang bekerja di lembaga peradilan di Tanah Air yang jujur dan bekerja dengan nurani.

''Seminar digelar atas kerja sama Komisi Yudisial dengan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, yang sudah terjalin sejak 10 tahun. Setiap tahun Fakultas Syari'ah mengajak mahasiswa belajar tentang tupoksi KY secara dekat dan mendalam dengan datang langsung ke kantor Komisi Yudisial RI. Selain itu Fakultas Syari'ah juga menitipkan mahasiswa magang sebulan di KY."***

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

Senin, 22 November 2021 | 11:58 WIB

Sepanjang 2021, Polri Tangani 69 Kasus Mafia Tanah

Jumat, 19 November 2021 | 15:11 WIB
X