Tak Ada Alasan, Pemerintah Harus Punya Langkah Terukur Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 06:15 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. (suaramerdeka.com / dok)
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. (suaramerdeka.com / dok)

BANDUNG, suaramerdeka.com - Menyusul pembukaan penerbangan internasional dan pelonggaran sejumlah aktivitas akibat melandainya tren kasus Covid-19, pemerintah diwanti-wanti untuk mengantisipasinya terutama atas kemungkinan terjadinya gelombang ketiga.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, tak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tak tanggap sejak dini pada kasus Covid-19.

Pasalnya, kejadian lonjakan luar biasa kasus Covid-19 pada Juli lalu harus bisa dijadikan pelajaran untuk berbenah dalam proses penanganannya.

"Setelah mengalami tsunami Covid-19 pada Juli lalu mesti jadi momentum bagi pemerintah terutama untuk membangun kesiapsiagaan termasuk oksigen yang sempat jadi persoalan," jelasnya di Bandung, Rabu 13 Oktober 2021 malam.

Baca Juga: Laporan Keuangan Semakin Baik, Demak Lima Kali Raih WTP

Untuk penerbangan internasional mulai dibuka pada Kamis 14 Oktober 2021 untuk tujuan Bali, sedangkan untuk pelonggaran kegiatan dilakukan menyusul level PPKM yang mulai diturunkan di sejumlah wilayah di antaranya karena tingkat kasus yang surut.

Pihaknya, kata politisi PKS itu, tentu tak mengharapkan kondisi buruk kembali terjadi, namun menyiapkan skenario penanganan yang lebih baik menjadi tuntutan.

Terlebih, dalam waktu dekat, momentum akhir tahun yang identik dengan libur panjang yakni Natal dan Tahun Baru segera berlangsung.

Mobilitas masyarakat cenderung meningkat sehingga potensi penyebaran virus Covid-19 terbuka.

Baca Juga: Dukung Program Desa Wisata, Pakuwojo: Harus Keluar Zona Merah Endemi Malaria

"Memicu mobilitas, dari tempat hiburan, objek wisata, termasuk yang memanfaatkannnya untuk mudik, pulang kampung sehingga menimbulkan kerumunan. Memang ada aplikasi pedulilindungi, tapi ini anak-anak bisa masuk mal, apalagi nanti momentumnya karena libur panjang," jelasnya.

Untuk itu, selain menyiapkan kesiapsiagaan dalam penanganannya, Netty meminta kepada Satgas Covid-19 untuk kembali memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait lainnya dalam upaya menekan pergerakan masyarakat guna mencegah sebaran virus tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta menyelesaikan persoalan klaim RS atas tagihan selama penanganan Covid-19.

Demikian pula dengan insentif bagi tenaga kesehatan terutama di daerah yang tak jarang menghadirkan masalah karena persoalan anggaran.

Baca Juga: Jurus Jitu, Dindagkop-UKM Kota Pekalongan Dorong UMKM Bangkit

Netty menyoroti persoalan klaim dan insentif karena fasilitas kesehatan menjadi garda terdepan pelayanan, di mana semangat mereka harus dijaga.

"Kami berharap klaim itu dibayarkan karena itu bisa memotivasi, sekaligus memperbaiki faskes jelang Nataru. Insentif Nakes, mungkin pusat tak ada masalah, tapi nakes di daerah perlu dorongan dari pusat sehingga pemda bisa memenuhi hak nakes lewat anggaran yang dimiliki," jelasnya.

Dalam kaitan itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk terus menggenjot vaksinasi Covid-19. Program yang kini menyasar hingga 208 juta warga harus benar-benar dikawal sehingga herd immunity bisa tercapai sesuai target pada akhir tahun ini.

"Pasokan harus dipastikan karena ini terkait ketersediaan logistik vaksin hingga jarum suntik, kemudian jalur distribusi mengingat semua berhak mendapatkan perlindungan terutama warga di wilayah anglomerasi hingga daerah pesisir," jelasnya.***

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Safar: Program JKN KIS, Jaminan Kesehatan yang Mumpuni

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:07 WIB
X