Horree! Pembayaran Klaim RS Covid-19 Dipercepat, Catat Alurnya

- Kamis, 1 Oktober 2020 | 11:12 WIB
Foto: antara
Foto: antara

JAKARTA, suaramerdeka.com -  Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mempercepat pembayaran klaim biaya perawatan pasien Covid-19 rumah sakit, untuk menjaga cashflow dan mutu layanan rumah sakit.  Hingga saat ini jumlah RS yang telah mengajukan klaim 1.356.

''Kami melakukan percepatan pembayaran klaim kepada rumah sakit yang melayani dan merawat pasien Covid-19, tentunya untuk menjaga cashflow dan mutu layanan rumah sakit'' kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Rabu (30/9)

Sementara itu, Plt Dirjen Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Prof Kadir menjelaskan prosedur klaim dimulai dari pengajuan klaim oleh rumah sakit, pengajuan tersebut kemudian diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. ''Selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka oleh Kemenkes. Setelah proses verifikasi selesai dilakukan pelunasan klaim oleh Kemenkes, pembayaran diterima di rumah sakit,'' katanya.

Apabila terjadi dispute (permasalahan) langkahnya  antara lain.

1 BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan, jika terdapat dispute (kali pertama) maka dilakukan revisi untuk diajukan kembali ke BPJS Kesehatan setelah rumah sakit melakukan perbaikan kelengkapan yang dipersyaratkan.

2. Terhadap pengajukan klaim yang sudah direvisi, BPJS Kesehatan melakukan verifikasi kembali, jika masih dispute (dispute kali kedua) maka hasil verifikasi dispute tersebut ditarik by system oleh Kemenkes untuk dilakukan penetapan dispute (penyelesaian).

3. Dispute hanya diperbolehkan 2 kali untuk 1 (satu) nomor pengajuan klaim dan diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak dinyatakan dispute bagi rumah sakit untuk melengkapi berkas yang dipersyaratkan.

4. Yankes menarik laporan dispute ke-2 (berdasarkan informasi data dari BPJS Kesehatan) dan melakukan penetapan dispute terhadap klaim rumah sakit dan 5 penetapan dispute oleh Yankes dengan status diterima/dibayar atau status ditolak akan dilakukan penyesuaian pada status klaim di BPJS Kesehatan (by system).

Baca juga: Kemenkes Berkoordinasi dengan Industri Farmasi, Jamin Ketersediaan Obat Selama Pandemi

Dalam upaya percepatan pembayaran klaim, Kementerian Kesehatan antara lain menerbitkan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi RS.

Kemenkes juga membentuk Tim Dispute Kemenkes dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait  BPJS, Dinas kesehatan provinsi dalam hal percepatan proses klaim dispute. Untuk percepatan penyelesaian permasalahan klaim dan klaim dispute pelayanan Covid-19, Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan selaku verifikator terhadap pelayanan klaim Covid-19 pada rumah sakit di seluruh Indonesia.

Untuk penyelesaian di tingkat daerah, Kemenkes meminta Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim Penyelesaian Klaim dan Klaim Dispute (TPKD) di wilayah masing-masing. Untuk permasalahan klaim dan klaim dispute rumah sakit pemerintah dan swasta dikoordinasikan terlebih dahulu dengan TPKD Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 secara kolektif kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat melalui email Kemenkes, Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Gunung Semeru Meletus, Ini Sejarah Letusannya

Minggu, 5 Desember 2021 | 07:45 WIB
X