DPR Minta Pemerintah Fokus Testing dan Vaksinasi di Sekolah serta Perguruan Tinggi untuk PTM yang Lebih Baik

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 22:28 WIB

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) telah dilaksanakan di sejumlah daerah yang telah memenuhi syarat sejak 30 Agustus 2021.

Selama pelaksanaan PTM, selalu diadakan evaluasi demi meningkatkan kerja sistem dan menajaga keamanan semua pihak yang terlibat.

DPR mendorong pemerintah untuk memerhatikan pelaksanaan PTM di sekolah dan perguruan tinggi.

Baca Juga: Gubernur Lepas Kafilah Jateng ke STQN Maluku Utara

Dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dinilai penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan PTM harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian/lembaga.

Sebagaimana diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay bahwa pelaksanaan PTM tidaklah mudah.

Baca Juga: Bambang Wuryanto Disebut Lahirkan Kader Bebek, PDIP Jateng: Banyak Prestasi Elektoral

Harus dipastikan seluruh pihak yang terlibat dalam PTM aman, sehat, dan terhindar dari Covid-19.

"Sekarang kan sudah ada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini perlu diperkuat, sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya,” pungkas Saleh dalam keterangan persnya, sebagaimana dikutip suaramerdeka.com dari dpr.go.id.

Saleh beranggapan bahwa , guru, anak didik, dan staf administrasi sebaiknya menjalani tes bebas Covid-19 minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu.

Supaya lebih hemat biaya dan waktu, Saleh menyarankan testing menggunakan rapid antigen.

Ini dilakukan demi mencegah penularan Covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi.

Selain itu Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu membahas mengenai vaksinasi peserta didik.

Peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi.

“Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanàan vaksinasi nasional,” ungkap Saleh.

Saleh berpesan kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) untuk melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kerja sama difokuskan untuk dua hal yaitu terkait pelaksanaan testing dan vaksinasi.

Dan dengan pelaksanaan testing reguler dan berkala, semua pihak akan merasa lebih aman dan tenang.

Tidak khawatir adanya klaster-klaster baru di tempat-tempat pembelajaran tatap muka. (mg2)

 

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB
X