Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup

- Rabu, 23 September 2020 | 21:17 WIB
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo dituntut penjara seumur hidup karena dinilai terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp16,807 triliun. Selain itu, Harry dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harry Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Harry Prasetyo," kata Jaksa Yanuar Utomo membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Sementara itu, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dituntut pidana 20 tahun penjara. Hendrisman juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Sementara, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan dituntut pidana 18 tahun penjara. Mantan pejabat PT AJS itu juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Baca Juga: Pimpinan KPK Isi Sekolah PDIP, Ingatkan Cakada Soal Pemimpin Antikorupsi

Dalam menuntut ketiga mantan pejabat Asuransi Jiwasraya itu, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan dalam perbuatan Harry adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah untuk menghadirkan kondisi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, perbuatannya berimplikasi pada kesulitan ekonomi terhadap para peserta PT Asuransi Jiwasraya.

"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan. Serta terdakwa belum pernah dihukum," kata Jaksa Yanuar.

Jaksa menyebut, perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun. Dugaan kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Halaman:

Editor: Rosikhan

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X