Nelayan Sulit Akses BBM Bersubsidi, Mengadu ke KSP

- Jumat, 21 Agustus 2020 | 08:12 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Nelayan kecil masih kesulitan  mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi, termasuk mengurus surat rekomendasi. Banyak nelayan kecil terpaksa membeli BBM di eceran dengan harga yang lebih tinggi.  Survei yang dilakukan oleh koalisi ini menemukan bahwa 78 persen atau 1.600 lebih nelayan kesulitan mengakses surat rekomendasi yang menjadi prasyarat utama bagi nelayan kecil untuk bisa mengakses BBM Bersubsidi.

Kondisi itu membuat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (Kusuka), di antaranya Fitra, Perkumpulan Inisiatif, Kota Kita dan International Budget Partnership Indonesia dan perwakilan nelayan dari beberapa daerah melakukan audiensi dengan Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden melalui video conference.

Ketua Harian DPP KNTI Dani Setiawan menyebut banyak hambatan di lapangan dalam mengakses surat rekomendasi. Nelayan kecil kesulitan dalam memenuhi persyaratan seperti PAS kecil, surat bukti pencatatan kapal/registrasi kapal, atau Kusuka sebagai syarat mendapat rekomendasi BBM bersubsidi yang diberlakukan beberapa daerah. "Fakta di lapangan menunjukan tidak semua nelayan mengurus PAS kecil dikarenakan proses pengurusan yang lama, begitupun untuk perpanjangan PAS kapal," tutur Dani.

Di beberapa lokasi, lanjut Dani, jarak tempuh untuk mengurus surat rekomendasi juga relatif jauh, sehingga menyulitkan nelayan dan menyebabkan ongkos tambahan. Karena itu, Koalisi Kusuka Nelayan mendesak pemerintah mempermudah persyaratan dan inovasi pelayanan distribusi BBM bagi nelayan kecil. Menurutnya, negara harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana perikanan sesuai dengan UU 7 tahun 2016 tentang perlindungan Nelayan dan pembudidaya.

Baca juga: Nelayan Tradisional Sulit Peroleh BBM Bersubsidi

Hal serupa dikemukakan Ketua DPD KNTI Kota Semarang, Selamet Arie Nugroho. Arie menyebut banyak kendala mengapa nelayan kecil belum seluruhnya mengakses BBM bersubsidi. Di Tambak Lorok misalnya, untuk mendapatkan surat rekomendasi harus melalui KUB, sedangkan tidak semua nelayan bergabung dalam KUB.

Permasalahan lain diungkapkan Ketua DPD KNTI Kota Medan, Ahmad Basir yang menyatakan kendala nelayan kecil mengakses BBM bersubsidi karena tidak memiliki kartu Kusuka. Begitupun banyak SPBU/SPBN yang tutup, meskipun kuota BBM bersubsidi tetap tersedia.

Menanggapi persoalan ini, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Alan Koropitan, menyampaikan bahwa lembaganya akan terlebih dulu menuntaskan mengenai kartu Kusuka dan surat rekomendasi. "KSP akan segera menyelesaikan persoalan terkait Kusuka dengan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memperluas cakupan dan mempercepat proses penerbitannya. Kita akan tunggu hingga akhir September," katanya.  

Alan juga menyinggung tentang kuota BBM subsidi dari BPH Migas. Dia berharap masyarakat sipil bisa membantu crosscheck  di lapangan soal penyaluran BBM khusus bagi nelayan. Jangan sampai ini disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB
X