DPR Usulkan Anggaran POP untuk Subsidi Gawai dan Kuota

- Kamis, 30 Juli 2020 | 17:00 WIB
su
su

JAKARTA, suaramerdeka.com - Anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) sebesar Rp 595 miliar, diusulkan untuk dikurangi. Terlebih, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI telah menyatakan mundur dari program tersebut.

Baca Juga: Anggaran Jadi Polemik, KPAI Minta Mendikbud Hentikan POP

Baca Juga: Anggota Komisi X Minta Kemendikbud Lebih Bijak Soal POP

"Kalaupun tetap dipaksakan - walaupun ada aspirasi untuk dibatalkan seluruhnya - tetapi kelihatannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ingin tetap melaksanakannya. Menurut saya, dikasih Rp 100 miliar juga sudah cukup bagus," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam diskusi virtual Dialektika Demokrasi bertajuk 'Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia,' Kamis (30/7).

Menurutnya, anggaran selebihnya sebesar kurang lebih Rp 495 miliar lebih baik dipakai untuk menyubsidi kuota dan pembelian gawai. Khususnya untuk anak-anak peserta didik di daerah-daerah, yang mengalami kesulitan.

"Jadi, kondisi objektifnya karena memang berhadapan dengan pandemi Covid-19. Apalagi, sebenarnya POP pada awalnya didesain untuk dilaksanakan dalam situasi normal," ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, sejak dari Komisi X sudah mempertanyakan bagaimana supaya tidak terjadi gap antara gagasan dengan level operasional. Dimana operasional itu meliputi menyangkut soal siapa saja sesungguhnya organisasi penggerak yang dianggap sesuai kriteria.

"Mekanismenya seperti apa? Bagaimana memperlakukan organisasi yang secara kelembagaan punya satuan pendidikan yang banyak? Ada beberapa organisasi? Bagaimana perlakuannya dan seterusnya," jelasnya.

Namun menurutnya, semua hal tersebut memang belum ada jawaban yang cukup jelas dari Kemendikbud. Termasuk bagaimana skema tersebut akan dilaksanakan.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

X