Tradisi Baru MPR, Lembaga Negara Sampaikan Laporan Kinerja di Sidang Tahunan

- Jumat, 17 Juli 2020 | 17:33 WIB
suaramerdeka.com/dok
suaramerdeka.com/dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat RI untuk mengundang lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Tahunan MPR RI, dimaksudkan agar ada tradisi baru. Sebab selama ini, laporan kinerja hanya disampaikan oleh Presiden.

"Diharapkan masing-masing ketua lembaga negara menyampaikan laporan kinerja secara bergantian," kata Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Jumat (17/7).

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema 'Sidang Tahunan MPR RI: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara.' Menurutnya, penyampaian laporan ketua lembaga negara adalah agar Sidang Tahunan MPR tidak semata-mata seremoni.

"Akan tetapi sampai sekarang belum final, apakah nantinya laporan kinerja itu hanya akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo atau masing-masing ketua lembaga negara. Saat ini, kepastian mengenai hal itu masih kami koordinasikan," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Idealnya, kata dia, masing-masing lembaga negara menyampaikan laporannya sekitar 30 menit agar komperehensif. "Setelah menyampaikan laporan kinerjanya, kemudian disiapkan tempat untuk menjawab isu-isu strategis dalam sesi konperensi pers," tandasnya.

Adapun Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid secara virtual menyatakan, lembaganya hanya sebagai fasilitator sidang tahunan yang hanya akan dihadiri oleh 305 orang yang diundang tersebut.

"Sidang hanya berlangsung sekitar tiga – empat jam, dari pagi hingga dhuhur. Diharapkan, masyarakat mendapat informasi yang bermanfaat dari kedelapan lembaga negara itu," paparnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga setuju terhadap masukan agar MPR juga menyampaikan laporan kinerja tahunannya secara rinci. "Sebenarnya, secara berkala laporan kinerja sudah disampaikan secara rinci. Khususnya dalam majalah internal MPR," tegas Ketua MPR RI 2004 -2009 itu.

Sementara pengamat komunikasi  politik Universitas Mercu Buana Syaifuddin menilai, rencana mengundang ketua lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja, merupakan terobosan yang sangat baik. Soal efektif tidaknya terobosan itu, tentu akan tergantung dari model yang akan dipilih.

"Namun, dengan adanya penyampaian informasi dari lembaga negara itu, diharapkan tidak ada lagi hambatan komunikasi kepada publik. Sehingga, faktor-faktor yang menghambat tidak sampainya informasi kepada publik, harus diantisipasi oleh MPR sebagai inisiator," tukasnya.

Editor: Maya

Tags

Terkini

X