Kemenag Longgarkan Syarat Perubahan Status IAIN

- Jumat, 17 Juli 2020 | 11:24 WIB
Foto: Kemenag
Foto: Kemenag

JAKARTA, suaramerdeka.com – Persyaratan alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) akan diperlonggar mengingat saat ini ada sembilan IAIN belum bisa berubah status, terkendala syarat pemenuhan guru besar dan jumlah mahasiswa. Untuk itu, Kementerian Agama berencana merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).

"Kita sepakati mengambil langkah-langkah perbaikan dan revisi PMA, dan secepatnya akan diajukan ke Kemen PANRB," kata Menag Fachrul Razi dalam Rapat Konsultasi dan Mediasi antara DPR bersama Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (16/7).

Rapat berlangsung di rumah dinas Ketua DPD La Nyalla Mataliti. Hadir, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Arskal Salim GP, Kepala Biro Ortala Kemenag Priyono, dan rektor sembilan IAIN, yaitu: IAIN Bengkulu, Ambon, Tulung Agung, Jember, Surakarta, Samarinda, Gorontalo, Purwokerto, dan IAIN Palu.

"Kami ambil langkah-langkah perbaikan, revisi PMA secukupnya dan ajukan kembali ke Kemenpan RB secepatnya. Mudah-mudahan berkenan. Apabila ada yang kurang memenuhi indeksnya kita tingkatkan," tandas Menag.

Saat ini tercatat ada sembilan IAIN yang mengajukan alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) namun prosesnya terhambat oleh sejumlah kriteria dalam PMA 15/2014. Dua di antaranya berada di Jawa Tengah, yakni Surakarta dan Purwokerto.

Kriteria dalam PMA 15/2014 antara lain syarat pemenuhan guru besar dan jumlah mahasiswa yang menjadi salah satu poin revisi yang mempersyaratkan minimal 15% dari seluruh kepangkatan akademik dan jumlah mahasiswa minimal 7.500 mahasiswa agar IAIN bisa menjadi UIN. "Kriteria ini mesti disesuaikan juga dengan kondisi wilayah keberadaan kampus. PTK di Jawa dan luar Jawa tidak bisa disamakan," ujar Menag.

Namun Menag menegaskan revisi PMA harus tetap berorientasi menjaga kualitas PTK. Revisi tidak dilakukan menyeluruh, hanya pada aspek tertentu yang perlu direspons sesuai dinamika wilayah. Menag Fachrul Razi meminta para rektor segera memperbaiki usulannya dengan tetap mengacu pada sejumlah kriteria dalam PMA 15/2014."IAIN agar melakukan gerakan ganda, yakni penguatan dan perbaikan kelembagaan," kata Menag.

Dalam PMA 15/2014 mengatur delapan persyaratan perubahan bentuk. Salah satunya, syarat tentang persentase kepangkatan akademik dosen. Yakni dosen dengan pangkat Asisten Ahli maksimal 20 persen, Lektor maksimal 30 persen, Lektor Kepala minimal 35 persen, dan Guru Besar minimal 15 persen.

Untuk persyaratan kualifikasi pendidikan dosen maksimal 75 persen magister dan 25% doktor. Rasio dosen dengan mahasiswa, 1:25 untuk ilmu sosial, dan 1:20 untuk ilmu eksakta. Jumlah mahasiswanya sendiri mencapai 7.500. Syarat berikutnya, jumlah, jenis, dan ragam prodi/jurusan/fakultas. Status Akreditasi Prodi, minimal 20% adalah A, minimal 50 presen adalah B, sedang akreditasi C maksimal 20 persen.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB
X