IPW Minta Polri Usut Tuntas Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra

- Kamis, 16 Juli 2020 | 14:19 WIB
E-KTP Djoko Tjandra (Istimewa)
E-KTP Djoko Tjandra (Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pencopotan Brigjen Pol Prasetyo Utomo oleh Markas Besar Polri, layak diapresiasi. Namun, dugaan suap menyuap di balik persekongkolan jahat yang melindungi buronan kakap Djoko Tjandra harus diusut tuntas oleh Polri.

 

"Selain itu, Brigjen Pol Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Djoko Tjandra, juga harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Kamis (16/7).

Menurutnya, dari penelusuran IPW 'dosa' Nugroho sesungguhnya lebih berat ketimbang 'dosa' Prasetyo. Sebab melalui surat Nomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Djoko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi.

"Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tanggal 16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia, yang meminta pencabutan red notice atas nama Djoko Tjandra. Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia," ujarnya.

Dia juga menyesalkan begitu mudahnya Nugroho membuka red notice terhadap buronan kakap. Apalagi telah belasan tahun diburu.

"Melihat fakta ini, IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra. Jika Mabes Polri mengatakan pemberian surat jalan pada Djoko Tjandra itu adalah inisiatif individu Prasetyo, IPW justru meragukannya," tandas Neta.

Baca Juga: Polri Dalami Oknum Polisi yang Diduga Terbitkan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra

Sebab, kata dia, dua institusi besar di Polri  yakni Bareskrim dan Interpol, terkesan 'memberikan karpet merah' pada sang buronan. Kedua lembaga itu juga terkesan melindungi Djoko Tjandra.

"Apa mungkin ada gerakan-gerakan individu dari masing masing jenderal yang berinsiatif melindungi Joko Tjandra? Jika hal itu benar terjadi, betapa kacaunya institusi Polri," tegasnya.

Dia juga mempertanyakan apakah mungkin kedua orang petinggi tersebut begitu bodoh 'berinisiatif pribadi' memberikan 'karpet merah' pada Djoko Tjandra.

Lancang

Selain itu, dia heran mengapa Nugroho yang baru duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol begitu 'lancang' menghapus red notice Djoko Tjandra.

"Apakah dia begitu digdaya bekerja atas inisiatif sendiri? Lalu, mengapa Dirjen Imigrasi tidak bersuara ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Djoko Tjandra sudah dihapus? Aksi diam para pejabat tinggi ini tentu menjadi misteri," kritiknya.

Dia menambahkan, persoalan ini hanya bisa dibuka jika Presiden Jokowi turun tangan untuk membersihkan Polri. Yakni dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta Djoko Tjandra.

"Tanpa itu semua, kasus Djoko Tjandra akan tertutup gelap karena tidak mungkin jeruk makan jeruk. Akibat ulah para jenderal itu, kasus Djoko Tjandra menjadi catatan hitam bagi Polri," sesalnya.

Dikatakan, lembaga kepolisian yang seharusnya wajib menangkap buronan, malah melindungi sang buronan kakap. Bagaimana pun sebagai pimpinan, lanjutnya, Kapolri Idham Azis dan Kabareskrim Sigit harus bertanggungjawab terhadap kekacauan ini.

"Jika Mabes Polri mengatakan kasus ini adalah inisiatif jenderal pelaku, bisa disimpulkan betapa tidak berwibawanya Kapolri dan Kabareskrim hingga jenderalnya bisa bertindak ngawur seperti itu. Institusi Polri harus diselamatkan dari ulah para jenderal yang bermental bobrok. Setelah Prasetyo, Nugroho juga harus segera dicopot dari jabatannya."

Halaman:
1
2

Editor: Maya

Tags

Terkini

X