IPW Minta Polri Usut Tuntas Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra

- Kamis, 16 Juli 2020 | 14:19 WIB
E-KTP Djoko Tjandra (Istimewa)
E-KTP Djoko Tjandra (Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pencopotan Brigjen Pol Prasetyo Utomo oleh Markas Besar Polri, layak diapresiasi. Namun, dugaan suap menyuap di balik persekongkolan jahat yang melindungi buronan kakap Djoko Tjandra harus diusut tuntas oleh Polri.

 

"Selain itu, Brigjen Pol Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Djoko Tjandra, juga harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Kamis (16/7).

Menurutnya, dari penelusuran IPW 'dosa' Nugroho sesungguhnya lebih berat ketimbang 'dosa' Prasetyo. Sebab melalui surat Nomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Djoko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi.

"Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tanggal 16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia, yang meminta pencabutan red notice atas nama Djoko Tjandra. Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia," ujarnya.

Dia juga menyesalkan begitu mudahnya Nugroho membuka red notice terhadap buronan kakap. Apalagi telah belasan tahun diburu.

"Melihat fakta ini, IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra. Jika Mabes Polri mengatakan pemberian surat jalan pada Djoko Tjandra itu adalah inisiatif individu Prasetyo, IPW justru meragukannya," tandas Neta.

Baca Juga: Polri Dalami Oknum Polisi yang Diduga Terbitkan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra

Sebab, kata dia, dua institusi besar di Polri  yakni Bareskrim dan Interpol, terkesan 'memberikan karpet merah' pada sang buronan. Kedua lembaga itu juga terkesan melindungi Djoko Tjandra.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X