Azis Syamsuddin Diperiksa Perdana, Jubir KPK Ali Fikri Tak Ungkap Materi Pemeriksaan

- Senin, 11 Oktober 2021 | 21:33 WIB
 Mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dipanggil oleh KPK untuk menjalani sejumlah pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara, Senin, 11 Oktober 2021. Sumber: /Antara/Rivan Awal Lingga/
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dipanggil oleh KPK untuk menjalani sejumlah pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara, Senin, 11 Oktober 2021. Sumber: /Antara/Rivan Awal Lingga/


SUARAMERDEKA.COM - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara yang ia lakukan di Kabupaten Lampung Tengah, Senin 11 Oktober 2021, dipanggil oleh KPK untuk menjalani sejumlah pemeriksaan terkait kasus tersebut.

Ini merupakan pemeriksaan perdana untuk kasusnya. Pemeriksaan ini akan dilakukan di Gedung Merah Putih, sebagaimana dikatakan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

"Hari ini diagendakan untuk pemeriksaan tersangka AZ (Azis Syamsuddin) di Gedung Merah Putih," Ungkapnya, Senin, 11 Oktober 2021 seperti dikutip suaramerdeka.com dari depok.pikiran-rakyat.com.

Ali tidak membeberkan perihal materi pemeriksaan yang dilakukan terhadap Aziz Syamsuddin secara rinci. Perkembangan mengenai kasus ini akan diungkapkan setelah pemeriksaan selesai.

"Seperti apa perkembangannya akan diinformasikan selanjutnya," ujar Ali.

Politikus Partai Golkar ini diringkus KPK di kediamannya pada Jumat 24 September 2021.

Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka tunggal sebagai pemberi suap. Oleh karena ini Azis ditahan selama 20 hari oleh penyidik KPK terhitung sejak 24 September sampai dengan 13 Oktober 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan dalam kasusnya, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menjanjikan uang senilai Rp 4 miliar rupiah, namun baru terealisasi sejumlah Rp 3,1 miliar.

Dengan ini Azis Syamsuddin dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Artikel Terkait

Terkini

Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

Senin, 22 November 2021 | 11:58 WIB

Sepanjang 2021, Polri Tangani 69 Kasus Mafia Tanah

Jumat, 19 November 2021 | 15:11 WIB
X