Ganjar Sidak Verifikasi PPDB

- Jumat, 3 Juli 2020 | 00:15 WIB
SM/ekd : SIDAK PPDB : Gubernur Ganjar Pranowo mengecek proses daftar ulang PPDB 2020/2021 di SMAN 3 Semarang, Kamis (2/7). (55)
SM/ekd : SIDAK PPDB : Gubernur Ganjar Pranowo mengecek proses daftar ulang PPDB 2020/2021 di SMAN 3 Semarang, Kamis (2/7). (55)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan aduan terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kamis (2/7). Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, 83 aduan tersebut didapatkan KPAI sejak 27 Mei 2020 hingga 1 Juli 2020.

Salah satu laporan diketahui berasal dari Semarang. Laporan tersebut terkait pemalsuan domisili. Menurutnya, ada anak-anak yang lokasinya jauh dari sekolah tapi dapat diterima, sementara anak yang dekat dari sekolah tidak diterima PPDB. Kasus itu juga terjadi di Buleleng, Pekanbaru, serta Medan. ”Di Buleleng, yang kedua di Pekanbaru, yang ketiga adalah di Medan. Oh iya, satu lagi ada Semarang. Itu adalah kasus yang diduga ada pemalsuan domisili.

Jadi laporannya adalah dari orang yang rumahnya dekat banget sama sekolah tapi anaknya nggak keterima. Sementara dia tahu itu orang jauh dari situ tapi kenapa dia diterima,” jelas Retno. Retno meminta Kemendikbud melakukan investigasi terhadap pengaduan yang ada. Menurutnya, Inspektorat Jenderal Kemendikbud memiliki wewenang mendalami pengaduan yang ada terkait PPDB. Selain Jawa Tengah, pengaduan berasal dari beberapa provinsi lain, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Bali.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengakui sudah ada temuan pelanggaran PPDB. Sejak awal pendaftaran, temuan-temuan pelanggaran soal integritas sudah ditemukan. ”Temuan sudah ada, jumlahnya saya belum mendapat laporan. Kalau yang awal-awal kami beri peringatan. Tapi kalau temuannya saat validasi dan verifikasi ini, kami sudah berkomitmen dengan jelas. Mohon maaf, kalau nanti terdapat pelanggaran, kami coret langsung,” tegasnya.

Gubernur mengatakan, seluruh guru di SMA/SMK se-Jateng dioptimalkan dalam proses pemeriksaan itu. Dengan begitu, maka clearence data diharapkan dapat dilakukan sehingga tidak ada lagi unsur manipulasi, kebohongan, aspal, dan sebagainya. ”Kami ingin menciptakan integritas, jadi kalau ada yang mengatakan PPDB di Jateng lama dan terkesan bertele-tele, itu sebenarnya tidak benar. Kami sedang berhati-hati soal ini,” terangnya.

Ganjar kemarin (2/7) menggelar sidak proses PPDB di SMAN 3 Semarang untuk melihat proses validasi dan verifikasi data faktual. Satu per satu proses validasi dan verifikasi data dicek oleh orang nomor satu di Jawa Tengah itu. Tak hanya memastikan proses validasi berjalan lancar, ia juga memastikan penerapan protokol kesehatan. ”Sekarang kami mulai proses terus menerus. Saya hanya ingin memastikan, protokol kesehatannya disiapkan agar tidak berkerumun. Serta, proses verifikasi faktualnya juga harus ketat dengan harapan data yang masuk benar adanya,” kata Ganjar.

Seragam Sekolah

Sementara itu, masyarakat diminta tidak perlu lagi merasa bingung memikirkan biaya pembelian seragam untuk masuk sekolah. Sebab, siswa memang tidak diharuskan memiliki seragam baru saat mulai pembelajaran di kelas.

Menurut Kepala SMA 3 Kota Semarang Wiharto, pembelian seragam diserahkan penuh sesuai kemampuan orang tua atau wali murid siswa. ''Kami persilakan penuh siswa dan orang tua untuk membeli sendiri. Kalau untuk sekolah menengah atas, tentunya sudah tahu seragamnya abu-abu putih dan batik. Peserta didik tidak akan dibebani dengan aturan yang berlebihan,'' katanya. Wakil Kepala SMA2 Kota Semarang Teguh Wibowo menyatakan hal serupa. Mekanisme pembelian seragam diserahkan pada orang tua atau wali murid yang bersangkutan. Sekolah tidak boleh memaksakan kehendak atau mengharuskan orang tua untuk membeli.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Safar: Program JKN KIS, Jaminan Kesehatan yang Mumpuni

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:07 WIB
X