Jelang Setahun UU Cipta Kerja, Masih Terlalu Dini Mengukur Efektivitas pada Pertanian

- Senin, 11 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Lahan pertanian. (suaramerdeka.com / dok)
Lahan pertanian. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Undang-Undang atau UU Cipta Kerja sudah berusia hampir satu tahun dan masih terlalu pagi untuk dapat mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian maupun pekerjanya.

Potensi UU Cipta Kerja jelas asalkan perhatian juga diberikan kepada beberapa hal pendukungnya.

Penjelasan soal UU Cipta kerja ini disampaikan Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta.

”Masih terlalu dini untuk mengukur efektivitas UU ini terhadap sektor pertanian. Namun dari beberapa UU terkait sektor pertanian yang diatur dalam UU Cipta Kerja, kita dapat melihat potensi yang dapat dikembangkan dan hal-hal yang seharusnya dapat menjadi perhatian,” jelas Felippa.

Baca Juga: Tak Mau Terjebak Isu Covid-19 Terus, Emil Siap Melawat ke Timteng dan Jepang

UU Cipta Kerja mengubah beberapa pasal di UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Kemudian, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura.

Lalu, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Selanjutnya, UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baca Juga: Hendi Tangani Bencana Longsor Bersama Para Santri di Tinjomoyo

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Viral! Edy Mulyadi Hina Kalimantan, Begini Sosoknya 

Senin, 24 Januari 2022 | 14:34 WIB
X