Kasus Kekerasan Perempuan di Jateng Tertinggi, Dewan Prioritaskan Raperda

- Rabu, 1 Juli 2020 | 20:13 WIB
Ketua Pansus, Sri Marnyuni memimpin pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di DPRD Jateng. (SM/Hanung Soekendro)
Ketua Pansus, Sri Marnyuni memimpin pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di DPRD Jateng. (SM/Hanung Soekendro)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Jawa Tengah mendapatkan sinyal merah kasus kekerasan pada perempuan. Bagaimana tidak, Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dari 34 provinsi di Indonesia untuk jumlah kasus kekerasan pada perempuan.

Jawa Tengah mengalahkan, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan di posisi kedua dan ketiganya. Secara berturut-turut dari tahun 2017-2019, jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Jateng 2.044 kasus, 1.017 kasus dan 1.649 kasus. Jumlah ini berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa Tengah yang bersumber dari Kementerian PPA.

Jika dilihat lebih detil lagi, ada tiga wilayah di Jawa Tengah yang mencatatkan kasus tertinggi di 2019. Yaitu Kota Semarang 243 kasus, Kabupaten Semarang 142 kasus dan Kabupaten Wonosobo 101 kasus.

“Alasan mendasar munculnya Raperda (Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender) tingginya kasus kekerasan pada perempuan. Selama ini ada kasus yang bisa tertangani, namun ada yang belum,” kata Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender DPRD Jateng, Sri Marnyuni, Rabu (1/7).

Baca Juga: Tingkat KDRT di Masa Pandemi Masih Tinggi

Marnyuni menjelaskan dalam Raperda itu nanti akan mempermudah dalam pelaporan kasus kekerasan pada perempuan. Hal yang lebih penting adalah menjadi payung hukum proses penyelesaian, baik tindak kekerasan yang terjadi di satu wilayah, antarprovinsi maupun antarnegara.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng ini menyebut salah satu kasus yang belum tertangani dengan baik adalah kekerasan yang terjadi pada pekerja migran. “Okelah ada yang statusnya ilegal, tapi kalau itu warga Jateng ya tetap harus ditangani. Kalau tidak ada perdanya, susah untuk menolong,” ujarnya.

Saat ini sudah dua kali dilakukan pembahasan Raperda. Diharapkan Perda tersebut nantinya juga mengurai akar persoalan tindak kekerasan pada perempuan yang juga dipengaruhi faktor ekonomi maupun sosial.

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa Tengah, Rika Saraswati mengatakan kekerasan pada perempuan dan anak layaknya fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan dan didata hanya berada di pucuk atau lebih sedikit dari jumlah kasus secara riil.

Halaman:

Editor: Rosikhan

Tags

Terkini

Sempat Jadi Sultan, Warga Kampung Miliarder Kini Galau

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:55 WIB

RK: Kita Tak Pernah Merencanakan Pembangunan Ibukota

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:42 WIB
X