JHT Bergeser Filosofi, Serikat Pekerja: Dicairkan Setelah PHK, Tak Lagi Dinikmati di Masa Tua

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 16:34 WIB
LAYANI PESERTA: Petugas BPJamsostek melayani wawancara peserta di kantor layanan BPJamsostek Magelang (suaramerdeka.com/Asef Amani)
LAYANI PESERTA: Petugas BPJamsostek melayani wawancara peserta di kantor layanan BPJamsostek Magelang (suaramerdeka.com/Asef Amani)

 

MAGELANG, suaramerdeka.com - Pandemi Covid 19 yang hampir dua tahun melanda Indonesia telah memberikan dampak yang masif, tak terkecuali terhadap sektor ketenagakerjaan.

Hal inilah yang mendasari Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), dan perwakilan Serikat Pekerja/Buruh guna membahas pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19.

Kepala BPJamsostek Magelang, Budi Santoso mengatakan, saat ini peningkatan klaim JHT memang mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. Akan tetapi cukup berdampak pada jumlah kepesertaan program BPJamsostek di Magelang.

Baca Juga: Tundukkan Bali, Tim Basket Putri Jawa Timur Bawa Pulang Emas PON XX Papua

“Pergeseran makna dari JHT, menjadikan jaminan sosial ini senjata terakhir bagi para pekerja di kala mereka ter-PHK dari perusahaannya. Sehingga, JHT yang seharusnya diambil pada masa tua akhirnya diambil pada masa muda, atau saat ter-PHK," ujarnya, Sabtu 9 Oktober 2021.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, peningkatan angka klaim JHT, salah satunya disebabkan banyaknya pekerja yang mengalami PHK.

Selain itu, pihaknya mendapati adanya pergeseran filosofi dari program JHT yang seharusnya dinikmati ketika memasuki hari tua atau masa pensiun, namun banyak pekerja yang justru mencairkan saldo JHT setelah PHK.

Baca Juga: Lifter Nurul Akmal Pecahkan Rekor Nasional

Hal ini juga didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 yang memungkinkan bagi para pekerja untuk melakukan klaim JHT satu bulan setelah mengalami PHK.

Namun saat ini Kemenaker sedang melakukan revisi terhadap Permenaker tersebut untuk mengembalikan kepada filosofi program JHT yang seharusnya.

“Kami merevisi Permenaker nomor 19 tersebut. Kami kembalikan ke filosofi JHT, yaitu benar-benar sebagai tabungan di masa tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015,” katanya.

Baca Juga: Partai Golkar Menuju Modern, Luncurkan KTA Berbasis NIK

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia juga memaparkan data klaim JHT dalam kurun waktu Desember 2020 hingga Agustus 2021, yang mana selama masa pandemi terjadi kenaikan jumlah klaim jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hingga Agustus 2021, tercatat 1,49 juta kasus JHT dengan penyebab klaim didominasi oleh pengundurkan diri dan PHK.

Selain itu mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim adalah dibawah Rp10 juta dan range umur peserta paling banyak di bawah 30 tahun di mana merupakan usia produktif bekerja.

Baca Juga: Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Tunai Warung dan PKL di Yogyakarta: Pertama Kali di Kawasan Malioboro

Sementara itu, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Hermanto Achmad menyoroti isu yang sama, di mana saat ini pencairan JHT sangat mudah dan banyak di antara pekerja yang menggunakan modus seolah-olah PHK untuk dapat melakukan klaim.

Sehingga hal ini cenderung tidak sesuai dengan filosofi jaminan sosial yang sejak awal menjadi harapan bagi seluruh pekerja Indonesia untuk memiliki hari tua yang terjamin.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban menambahkan agar mekanisme pencairan JHT dikembalikan ke konsep UU nomor 24 tahun 2011 seperti praktek yang berlaku internasional berupa old saving.

"Dana yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya adalah dana ketahanan untuk pembangunan ekonomi. Ketika Jaminan Hari Tua dirubah maknanya menjadi jaminan hari terjepit karena bisa diambil setelah dipecat, memang menjadi hilang filosofinya. Apakah dikembalikan (aturannya) ke undang-undang sebelumnya, itu mungkin juga masih perlu diskusi untuk lebih lanjut," ungkapnya.

Halaman:
1
2
3

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kecelakaan Maut Balikpapan, Begini Kronologinya

Jumat, 21 Januari 2022 | 13:44 WIB

Jateng Borong Baznas Award 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:59 WIB

Berikut 184 Pemenang Baznas Award 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:55 WIB

RK-Khofifah Makin Mesra Bangun Simbiosis Jabar-Jatim

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:59 WIB
X