DPR Beri Persetujuan Amnesti Dosen Saiful Mahdi, Hamid Noor Yasin: PKS Dukung Penuh

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:55 WIB
Anggota DPR Fraksi PKS Hamid Noor Yasin (foto dpr.go.id)
Anggota DPR Fraksi PKS Hamid Noor Yasin (foto dpr.go.id)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kasus yang menimpa Dosen Universitas Syiah Kuala Aceh Saiful Mahdi terpidana kasus pelanggaran UU ITE.

Aksinya yang bermula dari kritik proses penerimaan CPNS di Fakultas Teknik Unsyiah 2019 lalu melalui pesan WhatsApp grup.

Presiden Jokowi yang telah memberikan amnesti untuk Saiful menjadi upaya hukum terakhir Saiful.

Baca Juga: Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak harus Transparan, RUU TPKS Diharap Segera Tuntas

Langkah berikut  berdasarkan Undang-Undang, Presiden harus mendengar DPR bila akan memberikan amnesti dan abolisi.

Pada 7 Oktober 2021 dalam gelaran Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin mendukung penuh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan amnesti bagi Saiful Mahdi.

Baca Juga: Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur Ditemukan Bukti Baru, Humas Polri: Penyidikan Bisa Dilanjut

Menurutnya kasus yang menjerat Saiful Mahdi merupakan fenomena gunung es akibat kelemahan UU ITE.

Baik sebagai substansi norma maupun penerapannya.

Pemerintahan sudah berusaha mengurangi dampak over kriminalisasi dari UU ini dengan mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU ITE.

Dikutip dari laman resmi DPR Hamid Noor Yasir mengintrupsi jalannya rapat terkait tindak kasus UU ITE tersebut.

“Namun kami memandang keluarnya peraturan kebijakan dalam bentuk SKB 3 Menteri tersebut tidak memadai dalam mengatasi kelemahan dari UU ITE. Over kriminalisasi dan UU ITE bukan semata disebabkan karena kesalahan dalam penerapan undang-undang, namun juga berakar pada kelemahan substansial dalam perumusan norma, atau delik dalam jumlah pasal-pasal dalam UU ITE, yang dalam penerapannya bertentangan dengan semangat kebebasan sipil dan demokrasi,” ujar Hamid.

Oleh sebab itu, pihaknya menyambut baik masuknya UU ITE ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021 untuk direvisi.

Dirinya  juga meminta agar Pimpinan DPR segera memproses tahapan penyusunan dan pembahasan bagi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Terkait permintaan Presiden pertimbangan terhadap rencana pemberian amnesti dalam kasus tindak pidana UU ITE yang menjerat saudara Saiful Mahdi, Dosen Universitas Syah Kuala. Sehubungan dengan permintaan Presiden tersebut kami menegaskan kembali pandangan fraksi PKS mendukung sepenuhnya agar pemberian amnesti bagi saudara Syaiful Mahdi dapat disetujui, dan segera memproses dalam waktu yang sesingkat-singkatnya” tegasnya. (Mg4)

Halaman:
1
2

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Sumber: DPR RI

Tags

Terkini

Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

Senin, 22 November 2021 | 11:58 WIB

Sepanjang 2021, Polri Tangani 69 Kasus Mafia Tanah

Jumat, 19 November 2021 | 15:11 WIB
X