Banyak Catatan Merah dalam PPDB

- Sabtu, 27 Juni 2020 | 00:25 WIB
SM/Hanung Soekendro : Yudi Indras Wiendarto
SM/Hanung Soekendro : Yudi Indras Wiendarto

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK 2020 di Jateng telah ditutup pada 25 Juni 2020. Dalam sembilan hari masa pendaftaran, muncul berbagai pengaduan dan kegaduhan. Ada sejumlah catatan merah, sehingga PPDB mendesak untuk dievaluasi secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto, Jumat (26/6). Catatan-catatan itu ia dapatkan saat memantau pelaksanaan PPDB SMA/SMK maupun berdasarkan pengaduan yang disampaikan orang tua calon siswa. ”Kok jadi gaduh seperti ini. PPDB ini kan rutinitas tiap tahun, mestinya bisa dipersiapkan dengan lebih baik,” kata Yudi.

Hal pertama yang ia catat adalah mekanisme pendaftaran dan berbagai persyaratannya. Menurutnya, masih banyak calon siswa maupun orang tua siswa yang kebingungan, misalnya soal perhitungan konversi nilai piagam dan persyaratan siswa pindahan. Ia menilai sosialisasi terkait hal itu masih minim. Kedua, pada masa awal pendaftaran terjadi kegaduhan karena siswa pindahan tak bisa mengakses tahapan PPDB. Setelah dicek, penyebabnya sederhana, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Permadesdukcapil) belum memperbarui data domisili siswa tersebut. ”Penyebabnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Membuat orang tua calon siswa pusing. Ndak bisa ndaftar,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng itu.

Menurutnya, hal semacam itu tak perlu terjadi jika dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Permadesdukcapil berkoordinasi. Ketiga, indikasi banyaknya kecurangan dalam pendaftaran. Dinas Pendidikan mencatat ada 13.834 pendaftar menggunakan surat keterangan domisili (SKD), dan faktanya dari jumlah itu 1.007 pendaftar beralih. Bahkan Gubernur Ganjar Pranowo menyebut bahwa pendaftar beralih itu terindikasi merasa bersalah.

Siswa atau orang tuanya ditengarai menyiasati SKD agar diterima di jalur zonasi. Melihat kondisi itu, Yudi mendesak sistem pendaftaran PPDB daring dibuat tegas dan objektif. ”Ini kan daring, seharusnya yang ada ya (diterima) atau tidak (diterima). Jangan abuabu, diterima tapi curang. Nah, sistem dan mekanisme mesti dibenahi,” pintanya. Persoalan zonasi lainnya yang mesti dicarikan solusi pasti adalah calon siswa yang di wilayah kecamatannya tidak ada SMAmaupun SMK negeri. ”Evaluasi total harus dilakukan. Ke depan jangan sampai terjadi lagi kegaduhan soal kecurangan, tidak bisa mengakses webpendaftaran, bingung soal mekanisme pendaftaran, atau lainnya. Sekali lagi, ini kan rutin tiap tahun. Dinas Pendidikan mestinya lebih siap,” tandasnya.

Selanjutnya ia meminta Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya integritas dalam PPDB, karena yang dipertaruhkan adalah generasi penerus bangsa. ”Kita tahu banyak hal sudah dilakukan Dinas Pendidikan, tetapi ternyata kondisi sangat dinamis. Karena itu saya berharap kepala dinas lebih fokus,” katanya.

Persoalan Zonasi

Gubernur Ganjar Pranowo beberapa hari mengumpulkan panitia PPDB 2020 untuk membawahas evaluasi di kantornya. Evaluasi dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat yang muncul selama PPDB berlangsung. Dalam rapat tersebut dibahas banyak hal, mulai zonasi, surat keterangan domisili, sertifikat kejuaraan, dan lainnya. Satu per satu persoalan dievaluasi Ganjar bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri beserta panitia PPDB. Hal yang paling disorot Ganjar adalah persoalan jarak zonasi. Ia menerima banyak laporan keluhan soal jarak zonasi yang ditetapkan panitia.

Ada beberapa kasus, rumah calon siswa berdekatan dengan sekolah, namun terpental karena patokan yang digunakan adalah jarak sekolah dengan kantor kelurahan. ”Ini fakta dan terjadi, dia rumahnya nempel sekolah, tapi tergeser karena jarak kantor kelurahan dengan sekolah lebih jauh. Halhal semacam ini harus dibenahi,” ucapnya. Dalam evaluasi itu, Ganjar meminta Dinas Pendidikan segera mencari solusi. Saat ini, lanjut dia, sudah ditetapkan solusi yakni dengan memperpendek jarak zonasi. ”Nantinya, setiap calon siswa yang berada di lingkungan satu RWdengan sekolah, otomatis diterima,” terang Ganjar.

Jumeri menambahkan, soal zonasi sudah dipecahkan. Ia membenarkan bahwa jarak zonasi saat ini diukur berdasarkan lingkungan RWsetempat. Ganjar juga menemukan modus baru dalam pendaftaran PPDB 2020. Selain banyaknya penggunaan surat keterangan domisili (SKD) palsu, dia menemukan modus mendompleng kartu keluarga (KK). Modus itu ditemukan Ganjar saat sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu (24/6). Dalam sidak itu, Ganjar menemukan warga Bali yang mendaftarkan anaknya di SMAN 3 Semarang.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X