Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak harus Transparan, RUU TPKS Diharap Segera Tuntas

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 17:19 WIB
Kekerasan Seksual/Ilustrasi Istimewa
Kekerasan Seksual/Ilustrasi Istimewa

 

JAKARTA, suaramerdeka.com - Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus transparan dan mengedepankan perlindungan terhadap korban.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) diharapkan segera tuntas untuk mempertegas hak-hak korban.

"Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang harus segera dihentikan, mengingat dampaknya yang bisa meluas hingga ke masa datang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 8 Oktober 2021, menyikapi kasus dugaan pemerkosaan tiga anak oleh ayahnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Quarter Life Crisis, Apa Itu? Kenali Tanda-Tandanya

Lestari menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait kasus dugaan kasus kekerasan seksual di Luwu Timur itu.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, diakui Lestari memang cukup pelik karena biasanya melibatkan orang-orang dekat di sekitar korban.

Karena itu Lestari mendesak semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat mengepankan fakta-fakta secara transparan, agar dihasilkan pengambilan keputusan yang adil dan tepat.

Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jelas Lestari, merupakan istrumen yang tidak kalah penting agar negara berperan aktif dalam melindungi hak-hak para korban kekerasan seksual, lewat kepastian hukum.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

Senin, 22 November 2021 | 11:58 WIB

Sepanjang 2021, Polri Tangani 69 Kasus Mafia Tanah

Jumat, 19 November 2021 | 15:11 WIB
X