Sinkronisasi Data Penting untuk Pengambilan Kebijakan Pembangunan

- Kamis, 11 Juni 2020 | 08:36 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Dampak Covid-19 yang luas dan pergerakan demografi penduduk yang dinamis memberikan tantangan dalam pendataan calon penerima manfaat bantuan sosial dan BLT Dana Desa. Salah satunya, pemutakhiran dan sinkronisasi data yang belum maksimal untuk menentukan calon penerima manfaat.

"Data dari Dukcapil memiliki posisi penting. Data NIK ini menjadi single identity number dan menjadi semacam QR Code bagi seseorang, ini yang harus dikejar. Jangan sampai QR Code-nya berantakan," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Webinar Sinkronisasi Data, Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Berbagi Pengalaman dari Daerah, Rabu (10/6).

Pemerintah terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa dengan koordinasi dan sinkronisasi data antarberbagai sektor dan lembaga pemerintahan dari tingkat paling bawah, yaitu desa mempermudah proses penyaluran bantuan sosial.

"Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semuakarena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang reliabeldan kredibel. Kalau data tidak reliabel dan kredibel, makaakan sulit sekali data-data itu bisa dipakai sebagai evidence-basedpolicy termasuk untuk membuat analisis," tegas Menteri Suharso.

Pemberian Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial dan BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan, masyarakat desa berperan penting mengidentifikasi calon penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Desa. Dalam pandangannya, data yang baik adalah data yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan dan itu terjadi kalau dilaksanakan dari bawah (bottom-up).

"Proses penentuan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan berjenjang dan melibatkan masyarakat. Pengumpulan data dimulai dari rukun tetangga dan dilakukan relawan desa lawan Covid-19. Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil Musdesus ini disahkan bupati atau wali kota," jelas Anwar.

Editor: Andika

Tags

Terkini

X