Program Jogo Tonggo Dinilai Tidak Jelas

- Kamis, 11 Juni 2020 | 00:21 WIB
SM/Hanung Soekendro : Achmad Fadlun
SM/Hanung Soekendro : Achmad Fadlun

SEMARANG, suaramerdeka.com - Program Jogo Tonggo yang digelorakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan kasus Covid-19 perlu dipertanyakan. Apalagi, ada program yang dijalankan pada waktu yang tidak tepat. Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah Achmad Fadlun mengatakan, pogram yang dijalankan Dinas Kesehatan ini, belakangan terlihat tidak sesuai harapan. Alasannya, pelaksanaannya tidak sesuai jadwal alias tak relevan dengan situasi. ”Makin tidak masuk akal karena program yang tidak time table tersebut tetap diekseskusi. Tentu kondisi ini membuat anggaran yang disediakan menjadi mubazir dan tidak efektif,” katanya, Rabu (10/6).

Dalam program itu, ada bantuan senilai Rp 10 juta/desa. Bentuknya, berupa barang, yaitu sprayer, thermogun, masker, baju coverall, sepatu boot, dan desinfektan. Program itu disalurkan ke desa melalui dinas kesehatan di kabupaten mulai 10 Juni hingga 30 Juni 2020. ”Dengan situasi terkini, program yang dijalankan jelas tidak bermanfaat. Barang bantuan akan mubazir. Saya berkeyakinan, barang hanya akan menumpuk di desa,” ujar Fadlun yang juga anggota Komisi E itu. Gus Fadlun tak memungkiri, anggaran untuk program ini memang dadakan, karena baru dimunculkan saat Covid-19 menyebar di Jawa Tengah. ”Meski dadakan dan bisa dimaklumi, namun penggunaan anggaran harus benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan ada rasa keadilan bagi semua masyarakat,” tandas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dengan 7.809 desa di Jateng, dengan nilai Rp 10 juta/desa, maka anggaran yang dikeluarkan Rp 78.090.000.000. Sebuah angka yang tidak kecil dan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk pemberdayaan masyarakat atau penguatan usaha kecil, demi keberlangsungan usaha masyarakat. ”Pertanyaannya, untuk apa barang-barang itu baru disalurkan sekarang? Apalagi sudah akan memasuki New Normal. Barang itu mestinya disalurkan pada Maret atau April lalu, saat pandemi merebak. Hari ini, yang dibutuhkan recovery ekonomi, modal dagang, sembako murah, hingga recovery pendidikan, bebernya.

Karena terlihat mengada-ada, imbuh Fadlun, harus ada tim yang memeriksa program, cara pengadaannya, dan sebagainya. DPRD tidak bertanggungjawab atas program ini. ”Sedari awal, Pimpinan, Rapat Banggar, bahkan di Rapat Bamus DPRD sudah mengingatkan, bahwa program harus tepat guna dan bermanfaat sesuai kebutuhan rakyat. Jangan sampai ada program ngoyo woro dan mubazir. Kita juga selalu tanya soal jadwal realisasi program. Terus terang kami menyesal, karena barang ini sudah ada, tapi waktunya sudah tidak tepat,” tandasnya.

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Target 8 Kursi, PKB Kota Semarang Gelar Evaluasi

Minggu, 26 September 2021 | 19:45 WIB

CSIS: Komunikasi Politik Airlangga Hartarto Kuat

Minggu, 26 September 2021 | 17:40 WIB
X