Hormati Putusan MK, BPJAMSOSTEK Tetap Fokus Kejar Perluasan Kepesertaan

- Selasa, 5 Oktober 2021 | 23:28 WIB
Gambar Ilustrasi BPJAMSOSTEK (sm/dok)
Gambar Ilustrasi BPJAMSOSTEK (sm/dok)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang berisi pembatalan pengalihan Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJAMSOSTEK.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan sebagai pihak terkait instansinya tetap menghormati dan menerima putusan tersebut.

“Sebagai badan hukum publik, semua kegiatan operasional BPJAMSOSTEK tentunya berdasar pada regulasi, termasuk perubahannya, seperti putusan MK ini,” jelas Anggoro, melalui rilis yang disampaikan ke Suara Merdeka, Selasa (5/9).

Baca Juga: Airlangga Disarankan Gandeng Cawapres Muhammadiyah atau NU

Sesuai Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta regulasi pendukung lain seperti Perpres Nomor 109 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, pihaknya menegaskan akan tetap fokus berupaya memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Baik kepada seluruh pekerja di luar kategori ASN dan TNI/Polri, termasuk diantaranya pegawai swasta, BUMN, pekerja informal, pekerja migran, pekerja sektor jasa konstruksi, maupun pegawai non ASN.

Perlindungan Jamsostek yang dilaksanakan BPJAMSOSTEK, lanjut Anggoro, terdiri atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Salah satu upaya pihaknya dalam memperluas kepesertaan adalah terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa manfaat program Jamsostek sangat baik dan lengkap.

“Contoh manfaat tersebut meliputi, perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta JKK.

Kemudian manfaat beasiswa hingga Rp 174 juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian sejumlah Rp 42 juta pada program JKM, hingga manfaat hasil pengembangan JHT diatas bunga deposito bank pemerintah. Semua bentuk perlindungan itu dapat diraih dengan iuran yang sangat ringan,” jelas Anggoro.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

Senin, 22 November 2021 | 11:58 WIB

Sepanjang 2021, Polri Tangani 69 Kasus Mafia Tanah

Jumat, 19 November 2021 | 15:11 WIB
X