SMA Swasta di Jateng Tak Kuat Bayar Honor Guru

- Senin, 20 April 2020 | 10:24 WIB
SAMPAIKAN ASPIRASI: Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Tengah menyampaikan aspirasi kepada Pemprov Jateng. (suaramerdeka.com / dok)
SAMPAIKAN ASPIRASI: Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Tengah menyampaikan aspirasi kepada Pemprov Jateng. (suaramerdeka.com / dok)

PATI, suaramerdeka.com - Upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19) berdampak besar bagi dunia pendidikan. Dampak besar dirasakan sekolah swasta, terutama jenjang SMA. Mereka kesulitan keuangan dan tak kuat membayar gaji guru dan tenaga kependidikan.

"Pemberlakuan pembelajaran dalam jaringan (daring) mulai 16 Maret hingga 30 April 2020, dan mungkin akan diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan menyebabkan pembayaran administrasi siswa ke sekolah terhambat. Itu berdampak pada gaji guru dan tenaga kependidikan terancam tak dapat terbayarkan," ujar Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Tengah Rony Widodo, Minggu (19/4).

Untuk mengatasi kondisi buruk itu, dia berharap perhatian Pemprov Jateng. FKSS meminta Pemprov Jateng membantu meringankan beban SMA swasta. Rony mengatakan, terdapat sejumlah langkah yang dapat membantu SMA swasta di tengah darurat Covid-19. Di antaranya merealokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tanpa kriteria akreditasi dengan pencairan dipercepat.

FKSS juga meminta tunjangan fungsional guru tetap yayasan (GTY), guru tidak tetap (GTT), dan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMA swasta. Selain itu, pihaknya meminta peningkatan bantuan siswa miskin (BSM) di sekolah swasta menjadi 70 persen. "Tidak hanya masalah keuangan. Kami pun berharap ada evaluasi juknis PPDB 2019/2020," katanya.

Humas FKSS Jateng Edi Waluyo menjelaskan, sejauh ini Bosda bagi siswa sekolah swasta mengacu pada kriteria, yakni sekolah dengan akreditasi B dan C. Adapun sekolah berakreditasi A tidak mendapatkan Bosda. Besaran Bosda untuk siswa SMA swasta dengan akreditasi B sebesar Rp 250 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMA swasta berakreditasi C mendapat Rp 500 ribu per siswa per tahun.

"Darurat Covid-19 dirasakan semua sekolah swasta tanpa memandang akreditasi. Apalagi sekolah swasta mengalami kesulitan dalam penarikan uang SPP atau boleh dibilang nol. Itu karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan sekolah memberikan kelonggaran terkait pembayaran SPP," jelasnya.

Atas kondisi tersebut FKSS Jateng mengirim surat kepada gubernur, ketua Komisi E DPRD, dan kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah untuk meminta bantuan. SMA swasta se-Jawa Tengah berharap pemprov segera mengambil kebijakan yang dapat menyelematkan keberadaan mereka.

Editor: Andika

Tags

Terkini

Sempat Jadi Sultan, Warga Kampung Miliarder Kini Galau

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:55 WIB

RK: Kita Tak Pernah Merencanakan Pembangunan Ibukota

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:42 WIB
X