Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuk

- Senin, 13 April 2020 | 00:11 WIB
SM/Antara : Airlangga Hartarto
SM/Antara : Airlangga Hartarto

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah mulai membuka pendaftaran Program Kartu Prakerja. Rencananya, program ini akan menyasar 5,6 juta peserta di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin, program kali ini bakal tepat sasaran, lantaran dibuka secara daring atau online. Seluruh warga yang terdampak Covid-19 bisa langsung mendaftar di situs resmi pendaftaran Kartu Prakerja. ”Sistem terbuka dan karena sifatnya digital, pendaftaran bisa dari manapun. Nanti, mesin akan membaca dan tentu akan memilah-milah untuk menerima gelombang pertama. Jadi tidak secara spesifik per daerah,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual Pembukaan Pendaftaran Kartu Prakerja, Sabtu (11/4).

Selain itu, pemerintah telah mengumpulkan data-data calon peserta yang berhak menerima fasilitas tersebut, termasuk data-data dari sektor paling terdampak. ”Terkait sasaran peserta, kami sudah mendapatkan database baik dari Kemenaker, BP Jamsostek, dan dari sektor terkait, yaitu sektor pariwisata, sektor industri, UMKM, dan koperasi,” sambungnya. Selain itu, proses seleksi penerimaan dilakukan berlapis, yakni diperiksa oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah sehingga hanya peserta yang memenuhi kriteria yang bisa lolos verifikasi penerima Kartu Prakerja. Warga yang bisa mendaftar adalah para pekerja terdampak Covid-19 (di- PHK/dirumahkan), pencari kerja, serta pelaku UMKM yang usahanya terdampak.

Syaratnya, WNI berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Cara pendaftaran terdiri atas tiga tahap. Pertama, membuat akun Prakerja di situs www.prakerja.go.id. Pendaftar memasukkan biodata, seperti nama, tempat/tanggal lahir, nomor induk kependudukan (NIK). Data akan diverifikasi ke kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Kedua, pendaftar mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar ±15 menit. Ketiga, pendaftar bergabung di gelombang pendaftaran yang dibuka. Gelombang pertama, pendaftaran dibuka sampai Kamis (16 April 2020), pukul 16.00 WIB. Pengumuman peserta lolos gelombang pertama diumumkan pada Jumat, 17 April 2020. Jika belum berhasil di gelombang pertama, pendaftar dapat bergabung di gelombang selanjutnya. Pendaftara bisa dilakukan terus-menerus mulai 11 April-minggu ke-4 November 2020. Pendaftaran dapat dilakukan setiap saat, 24 jam 7 hari dalam seminggu.

30 Gelombang

Masyarakat yang kesulitan mendaftar, dapat menghubungi call center di 02125541246, Senin-Jumat pukul 08.00- 19.00 WIB atau email di info @prakerja.go.id. Sampai akhir 2020, direncanakan ada 30 gelombang pendaftaran, dengan total anggaran Rp 20 triliun. Setiap penerima akan mendapatkan paket manfaat senilai Rp 3.550.000, terdiri atas biaya pelatihan Rp 1.000.000, insentif pascapelatihan pertama Rp 600.000/bulan selama empat bulan (Rp 2.400.000), dan insentif pascapengisian survei evaluasi Rp 50.000/survei untuk tiga kali (Rp 150.000). Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, OVO, atau GoPay milik peserta.

Terkait Kartu Prakerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengusulkan 189.586 tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkannya. Data itu bersasl dari pelaku seni, Federasi Musisi Indonesia, Persatuan Karyawan Film dan Televisi, serta pelaku ekonomi kreatif lainnya. Menparekraf Wishnutama Kusubandio juga mengungkapkan, data juga berasal dari dinas-dinas pariwisata dan diklaim sudah melalui proses pengecekan data. ”Saya mengimbau dinas pariwisata di daerah, bisa membantu dan terus mengawal, agar para pelaku parekraf bisa menerima insentif. Sehingga dapat meringankan beban dan biaya operasional para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,î katanya, Minggu (12/4).

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, semua institusi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah harus memastikan bantuan sosial (Bansos) yang dialokasikan pemerintah bagi warga terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tepat sasaran. Pemerintah telah mengalokasikan beragam bansos bagi warga terdampak PSBB, termasuk bansos untuk ibu hamil, anak usia dini hingga bantuan untuk kelompok warga disabilitas. ”Pandemi Covid-19 dengan segala konsekuensinya telah menimbulkan penderitaan bagi jutaan orang. Dalam situasi seperti sekarang, negara memang harus menyediakan jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang kekurangan,” ujar Bamsoet. ”Tak hanya kehilangan pekerjaaan, pekerja harian dan karyawan kontrak itu otomatis juga kehilangan sumber pendapatan mereka. Akibatnya tak hanya dirasakan para pekerja, melainkan juga istri dan anakanak mereka,” kata Bamsoet.

Bahkan, lanjut Bamsoet, mereka yang masih bisa bekerja pun, seperti pengemudi transportasi online, mengalami penurunan pendapatan sangat tajam. Sebab, masyarakat memilih berdiam di rumah. Hal yang sama juga dialami para pedagang kaki lima di perkotaan. ”Karena itu, beberapa kementerian serta pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyaluran ragam bansos haruslah cekatan dalam mendata warga yang layak menerima Bansos. Kerja pendataan harus secepat mungkin. Tetapi akurasi tidak boleh diabaikan. Pendataan harus akurat agar penyaluran ragam Bansos tepat sasaran,” tandas Bamsoet.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

X