Wacana Penunjukan Plt Kepala Daerah 2022 dan 2023, Hadirnya Dwifungsi TNI-Polri Perlu Dipikirkan

- Sabtu, 2 Oktober 2021 | 08:36 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (suaramerdeka.com / dok)
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah diminta perlu memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai pelaksana tugas (plt) kepala daerah pada 2022 dan 2023.

Diharapkan, perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi posisi sebagai plt kepala daerah tersebut.

"Opsi penunjukan pelaksana jabatan dari TNI-Polri yang aktif harus di kaji secara mendalam. Jangan TNI/ Polri diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas Kepala Daerah. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karir," ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam berita rilisnya, Jumat (1/9/2021).

Dikatakannya, mekanisme penunjukan pelaksana jabatan kepala daerah itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201.

Baca Juga: Seorang Pria Nekat Keluarkan Biaya Ratusan Juta, Tergiur Janji Anak Nia Daniaty

Pasal itu mengatakan bahwa pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk gubernur akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan bupati/wali kota akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Di samping itu, ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri menjaga citra Presiden Joko Widodo di sisa waktu pemerintahannya.

Guspardi tak ingin Presiden Joko Widodo dipandang sebagai sosok yang dinilai ingin menarik kembali TNI-Polri untuk berpolitik.

Baca Juga: Tegal Ekspres dan Maharani Dilikuidasi, KA Airlangga Jadi Pengganti

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan, dikarenakan keserentakan pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, maka pada tahun 2022 akan ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya.

Sementara itu, sebanyak 171 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2023.

Ia menyampaikan, kekosongan itu pun nantinya akan diisi Plt atau penjabat kepala daerah.

Beberapa tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk perwira TNI atau Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah.

Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri perlu mengkaji secara mendalam opsi penunjukan TNI-Polri untuk mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah ini.

Bagaimanapun Pola komando yang melekat pada TNI dan Polri sangat berbeda dengan pola pelayanan pada birokrat.

"Belajar dari pengalaman sebelum dan sesudah reformasi. Apalagi, saat ini masih banyak sosok setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian yang dapat mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah. Banyak Dirjen di Kemendagri, kalau seandainya tidak memenuhi jumlahnya, baru di ambil dari ke kementerian lain," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.***

Halaman:
1
2

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X