Jelang PON, Pemerintah Kembali Sinkronisasi Aturan Mendagri soal Kesehatan

- Kamis, 30 September 2021 | 09:36 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy. (suaramerdeka.com / dok)
Menko PMK Muhadjir Effendy. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Jelang perhelatan PON, pemerintah akan kembali melakukan sinkronisasi aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal kesehatan.

Hal ini terkait keputusan pertandingan PON yang dapat dihadiri oleh 25 persen dari kapasitas venue dan harus sudah mendapatkan vaksin tahap 2.

Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan pemerintah, terus mempercepat laju vaksinasi di daerah yang akan menjadi tuan rumah PON.

“Saat ini, Kemenkes bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, dan TNI sedang melakukan percepatan pelaksanaan jangkauan vaksin,” ucap Menko PMK.

Baca Juga: Dolar Melonjak ke Level Tertinggi Usai Ekspektasi Pengurangan Pembelian Aset Meningkat

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa mengacu pada aturan Mendagri dipersyaratkan bagi kota/kabupaten yang akan melaksanakan pertandingan PON XX dan Peparnas XVI diharapkan 60 persen sudah melakukan vaksinasi tahap pertama.

“Dari kelima kota yang menyelenggarakan PON, Merauke, [Kota] Jayapura, dan Mimika sudah di atas 60 persen sedangkan Kabupaten Jayapura sudah 57 persen dan Kabupaten Keroom 54 persen."

"Kami mengejar agar Kabupaten Jayapura dan Keroom bisa segera meningkat mencapai target 60 persen bersama TNI/Polri dan seluruh vaksin dosis 1 dan 2 sudah sampai di Papua, tinggal menunggu vaksinasinya saja,” terang Menkes.

Terkait protokol kesehatan, Budi menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat provinsi, dinas kesehatan, dan panitia penyelenggara PON terkait penggunaan PeduliLindungi atau alat skrinning lainnya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan terhadap penonton yang dibatasi 25 persen dari kapasitas.***

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X