Aliansi Nelayan Indonesia Tolak PP 85 Soal Tarif Perikanan

- Rabu, 29 September 2021 | 21:07 WIB
Ketua DPP ANNI Riyono (suaramerdeka.com/dok)
Ketua DPP ANNI Riyono (suaramerdeka.com/dok)


SEMARANG, suaramerdeka.com - Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) menolak PP 75 tahun 2015 ke PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP Sektor Perikanan Kelautan.
 
Alasannya, hal itu akan semakin memberatkan nelayan di masa pandemi Covid-19 ini.

Ketua DPP ANNI, Riyono menyampaikan saat ini kondisi nelayan baru mau menggeliat usai diberlakukan PPKM yang terus bertahap.
Hal itu membuat berbagai kegiatan ekonomi dibatasi seperti ekspor impor maupun industri lokal.

Namun menurutnya, hal itu justru dimanfaatkan oleh KKP untuk menaikkan target PNBP secara drastis. Capaian PNBP tahun 2020 senilai Rp 600 M akan menjadi Rp 12 triliun di tahun 2024.
 
 
Hal itu diwadahi dalam perubahan PP 75 Tahun 2015 ke PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP Sektor Perikanan Kelautan.

"Sejak awal nelayan sudah mengingatkan KKP tentang bagaimana cara "hidup bersama nelayan" agar kebijakannya benar-benar mendahulukan kesejahteraan nelayan secara utuh dari hulu ke hilir. Dengarkan suara nelayan, boleh pasang target tapi yang realistis dan ajak bicara nelayan," papar Riyono, Rabu 29 September 2021.

Terbitnya PP 85 ini, lanjutnya sebenarnya sebagai bentuk kompromi soal larangan jaring cantrang yang sekarang berubah nama menjadi jaring tarik berkantong.
 
 
Di PP 75 belum ada nomenklaturnya tapi tetap ditarik dengan sebutan nama lain, sekarang di PP 85 sudah resmi dan aman bagi semua pihak.

"Penolakan dan ribut soal PP 85 th 2021 beserta turunannya dalam bentuk Permen KP No 85 dan 86 tentang Harga Patokan ikan (HPI) dan PHP (Pungutan Hasil Perikanan) membuktikan bahwa KKP tidak memiliki sense of crisis sekaligus gagal berkomunikasi dengan nelayan," tambah Riyono.

Anggota DPRD Jateng ini juga menyampaikan setelah terbitnya PP 85 th 2021 yang ditindaklanjuti dengan Permen KP menjadikan nelayan resah.
 
Disatu sisi KKP sudah pasang target Rp 12 triliun untuk PNBP sampai 2024 dengan harapan di 2022 bisa naik menjadi 1 triliun.
 
Baca Juga: PON XX Papua: Jateng Pastikan Enam Tiket ke Semi Final Wushu

Menurutnya, kondisi pandemi belum menjadi pertimbangan serius KKP. Angka di atas kertas yang disodorkan BPK soal potensi transaksi perikanan yang mencapai Rp 215 triliun per tahun menjadi acuan target.

"Angka Rp 12 T itu logika administrasi, belum logika rakyat kecil nelayan. Konflik ini berawal dari asumsi yang salah serta minimnya komunikasi dengan nelayan," kata Riyono.

Kalau KKP belum mampu sejahterakan nelayan jangan diminta Riyono tak membuat mereka susah.
 
Kapal dengan ukuran 5 GT juga dikenai pajak, dan itu menyulitkan nelayan. Semua kenaikan pajak disebutnya akan berimbas pada beratnya nelayan, ABK, dan pemilik kapal.

"Penolakan akan terus berlanjut jika KKP masih menggunakan pola dan pendekatan yang top down kepada nelayan" tandas Riyono.
 
 

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X