Eks Pegawai KAI: Didiek Bisa Bangun Ruang Kerja Mewah Tapi Tunjangan Pensiun Tak Dibayar

- Selasa, 28 September 2021 | 18:54 WIB
Perkumpulan Persaudaraan Pensiunan PT Kereta Api Indonesia (KAI) ex Perum meminta Dirut Didiek Hartantyo dan jajaran direksi lainnya tak semena-mena dalam mengeluarkan kebijakan. (suaramerdeka.com/dok)
Perkumpulan Persaudaraan Pensiunan PT Kereta Api Indonesia (KAI) ex Perum meminta Dirut Didiek Hartantyo dan jajaran direksi lainnya tak semena-mena dalam mengeluarkan kebijakan. (suaramerdeka.com/dok)

BANDUNG, suaramerdeka.com - Bertepatan dengan hari jadi ke-76 perusahaan, PT KAI mendapat eling-elingan (pengingat) dari mantan pegawainya supaya tak semena-mena dalam mengeluarkan kebijakan.

Mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Persaudaraan Pensiunan PT Kereta Api Indonesia (KAI) ex Perum itu meminta supaya Dirut Didiek Hartantyo dan jajaran direksi lainnya tak mengambil langkah berbeda dibandingkan direksi sebelumnya. Terlebih di saat pandemi belum terkendali.

Didiek dan Direktur SDM PT KAI tetap pada pendiriannya untuk menghapus tunjangan kesehatan, THR, dan Gaji 13 para pensiunan PT KAI sejak 2020. Bahwa ada alasan efisiensi yang harus dilakukan perusahaan tak bisa diterima.

Pasalnya, di saat seperti itu, dari informasi yang diperoleh eks pegawai, KAI justru masih bisa membangun ruang kerja mewah senilai Rp 5 miliar di Jakarta sejak tahun lalu. Angka itu di bawah kebutuhanan tunjangan pensiunan sebesar Rp 1,5 miliar.

Baca Juga: Min Hyorin Istri Taeyang Bigbang Sambut Anak Pertama, Ini Profilnya

"Hari ini hari bersejarah, karena ulang tahun perusahaan, tapi ini jadi hari penderitaan buat teman-teman yang tak mendapatkan haknya. Mereka tak memahaminya, sehingga kita lakukan aksi perlawanan," kata Ketua PPP PT KAI ex Perum, Agus Dwi Wuryanto kepada wartawan saat berunjukrasa di kantor pusat KAI Perintis Kemerdekaan Bandung, Selasa 28 September 2021.

Mediasi sempat dilakukan di antara kedua belah pihak. Hanya saja, pertemuan itu buntu karena kebijakan penghapusan tunjangan tersebut tak akan dianulir. Eks pegawai yang tengah memperjuangkan haknya 3.000 orang mengaku pantang untuk surut.

"Dalam masa pandemi, banyak ekonomi rakyat terpuruk sehingga seharusnya direksi justru memberi tambahan bantuan kepada para pensiunan, bukan malah sebaliknya, menghapus kesejahteran para pensiunan yang selama ini ikut membesarkan PT KAI," katanya.

Ditambahkan, para pensiunan hendaknya jangan diperlakukan seperti pepatah habis manis sepah dibuang. Tak berharga. Terlebih, kebijakan pemberian tunjangan kesehatan, THR, dan Gaji 13 bagi para pensiunan ex Perum itu sudah diatur dan disepakati dalam PKB yang selama ini selalu direalisasikan oleh Direksi sebelumnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

13 Tokoh Ini Berjasa di Balik Lahirnya Sumpah Pemuda

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:26 WIB

Vaksinasi dan Prokes Kunci Pulihnya Sektor Parekraf

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:52 WIB
X