Buka-bukaan soal Slip Gaji di Media Sosial, Kasir Swalayan di Lampung Tersandung UU ITE

- Selasa, 28 September 2021 | 16:53 WIB
UU ITE/Ilustrasi istimewa
UU ITE/Ilustrasi istimewa

SUARAMERDEKA.COM - Lisa Amelia, kasir di JS Swalayan Lampung, mengeluhkan gajinya yang dipotong oleh perusahaan karena berbagai alasan.

Curhat nelangsanya itu menjadi viral setelah salah satu akun membagikannya di Twitter dan langsung menuai simpati.

Keluhannya di media sosial, ternyata membuat Lisa terjerat UU ITE. Ia mengabarkan, sudah dipecat dari JS Swalayan dan harus membayar denda hukuman karena mencemarkan nama baik tempatnya bekerja.

Pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Nabiyla Risfa Izzati menjelaskan, tidak ada larangan hukum bagi buruh untuk mengunggah slip gaji ke internet.

“Kalaupun slip gaji dianggap sebagai data pribadi, maka itu adalah data pribadi dari pekerjanya, bukan pemberi kerjanya,” ujar Nabiyla.

Nabiyla menyarankan agar Lisa melaporkannya kasus tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Baca Juga: Timnas Wanita Indonesia Lolos ke AFC Womens Asian Cup India 2022

“Karena jelas-jelas sudah ada pelanggaran UMP dan potongan gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan, melanggar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Bisa dipahami bahwa posisi pekerja dalam kondisi ini memang sangat lemah. Maka, yang bisa dilakukan memang meminta bantuan dari serikat pekerja atau lembaga bantuan hukum.”

Menurutnya, justru pemilik usaha yang jelas-jelas membayar upah di bawah standar minimum harus dipidanakan.

Dilansir dari Hukum Online, praktik seperti itu bisa membuat pelaku usaha dipidana penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal Rp400 juta.

Sayangnya, aturan ini belum berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Aturan pengecualian bagi UMKM ini memang cukup merugikan pekerja sih karena aplikasi di lapangannya akan sulit sekali bagi pekerja untuk mengetahui besaran data-data yang dijadikan acuan ini ketika membuat perjanjian kerja,” tutup Nabiyla.

Baca Juga: Polri jadi Sahabat Digital Bagi Masyarakat, Kapolda: Harus Cerdas dan Kreatif Ciptakan Trending Isu

Aturan soal UMR sejauh ini disponsori oleh UU Cipta Kerja Pasal 81 ayat 28, di mana besaran upah pekerja di UMKM masih tergantung kesepakatan kerja di awal.

Pemerintah hanya “meminta” agar besarannya minimal 50 persen rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan minimal 25 persen di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.

Kepala Divisi Kebebasan Berpendapat SAFEnet Nenden Sekar Arum menjelaskan, kasus Lisa membuktikan UU ITE berpotensi menindas masyarakat lemah.

Meski tidak berakhir pada laporan polisi, ancaman UU ITE selalu merugikan pihak terlapor.

“Di kasus ini, kalau baca dari keterangan tersebut, akhirnya si calon terlapor itu malah harus membayar denda. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Sudah upahnya jauh dari layak, akhirnya dia harus mencari lebih banyak uang untuk membayar ‘hukuman’ hanya karena dia curhat atas keresahan yang dialami,” kata Nenden.

Baca Juga: Pecinta Seni, RM BTS Sering Habiskan Waktu Luangnya untuk Pergi ke Museum

Nenden mempertanyakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE yang dianggapnya tidak berguna.

“Padahal sudah jelas yang bisa melaporkan dengan pencemaran nama hanya orang per orang, tidak bisa nama institusi/organisasi. Tapi, tetap berulang kasus seperti ini. Apa gunanya SKB tiga lembaga yang digadang-gadang sebagai solusi sebelum UU ITE direvisi? Seolah-olah SKB itu akronim dari Surat Kagak Berguna,” ujar Nenden.

 

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X