Buka-bukaan soal Slip Gaji di Media Sosial, Kasir Swalayan di Lampung Tersandung UU ITE

- Selasa, 28 September 2021 | 16:53 WIB
UU ITE/Ilustrasi istimewa
UU ITE/Ilustrasi istimewa

Dilansir dari Hukum Online, praktik seperti itu bisa membuat pelaku usaha dipidana penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal Rp400 juta.

Sayangnya, aturan ini belum berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Aturan pengecualian bagi UMKM ini memang cukup merugikan pekerja sih karena aplikasi di lapangannya akan sulit sekali bagi pekerja untuk mengetahui besaran data-data yang dijadikan acuan ini ketika membuat perjanjian kerja,” tutup Nabiyla.

Baca Juga: Polri jadi Sahabat Digital Bagi Masyarakat, Kapolda: Harus Cerdas dan Kreatif Ciptakan Trending Isu

Aturan soal UMR sejauh ini disponsori oleh UU Cipta Kerja Pasal 81 ayat 28, di mana besaran upah pekerja di UMKM masih tergantung kesepakatan kerja di awal.

Pemerintah hanya “meminta” agar besarannya minimal 50 persen rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan minimal 25 persen di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.

Kepala Divisi Kebebasan Berpendapat SAFEnet Nenden Sekar Arum menjelaskan, kasus Lisa membuktikan UU ITE berpotensi menindas masyarakat lemah.

Meski tidak berakhir pada laporan polisi, ancaman UU ITE selalu merugikan pihak terlapor.

“Di kasus ini, kalau baca dari keterangan tersebut, akhirnya si calon terlapor itu malah harus membayar denda. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Sudah upahnya jauh dari layak, akhirnya dia harus mencari lebih banyak uang untuk membayar ‘hukuman’ hanya karena dia curhat atas keresahan yang dialami,” kata Nenden.

Baca Juga: Pecinta Seni, RM BTS Sering Habiskan Waktu Luangnya untuk Pergi ke Museum

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X