Ancaman Sanksi dari PDIP soal Capres, Pengamat Nilai Terkesan Berlebihan

- Selasa, 28 September 2021 | 07:30 WIB
Ilustrasi Capres (dokumentasi)
Ilustrasi Capres (dokumentasi)

YOGYAKARTA, suaramedeka.com - Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto menilai, langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan sanksi kepada kader yang terlibat dalam calon Presiden (capres) 2024, terkesan berlebihan.

Padahal, deklarasi capres ini murni berasal dari relawan politik atau inisiatif langsung dari masyarakat dan bukan dari kader partai.

"Artinya tidak ada larangan bila masyarakat umum ingin mendirikan asosiasi politik seperti relawan hingga menawarkan figur 2024 sedini mungkin. Sebab dalam konteks politik menyemai figur itu harus jauh hari," kata dia.

Awalnya persoalan ini hadir ketika banyak bermunculan relawan Ganjar, di mana yang terakhir mendeklarasikan diri di 17 negara.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Semarang Hari Ini: Cerah Berawan Sepanjang Hari

Bambang menuturkan, hal itu bertujuan agar publik bisa mengkritisi semua rekam jejak dari figur yang ditawarkan relawan.

Soal apakah nanti disetujui atau tidak oleh partai politik pengusung itu urusan lain.

"Artinya, bila dukungan ini muncul dari relawan yang berbasis masyarakat, tentu tidak ada yang salah. Sebab, relawan politik itu basisnya memang dari rakyat dan tidak ada kaitannya dengan partai politik," kata dia.

Kendati demikian di Indonesia memang banyak komunitas yang mengatasnamakan relawan politik padahal kaki tangan partai.

Baca Juga: Tips Mengecilkan Pori-pori di Kulit Wajah ala Dokter Richard Lee

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Umrah Segera Dibuka, Simak Syaratnya Saat Pandemi

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:15 WIB

PPP dan Golkar Terbuka untuk Koalisi Pilpres 2024

Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:06 WIB

Buntut Banteng vs Celeng, Mbogo Dipanggil DPP PDIP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:39 WIB
X