Rekomendasi Mukerda MUI, Pemerintah Diminta Lebih Tegas Tangani ASN yang Terlibat Radikalisme

- Minggu, 26 September 2021 | 19:38 WIB
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Drs KH Muhyiddin MAg didampingi Ketua MUI KH Hanief Ismail Lc dan Prof Dr H Abu Rokhmad MAg. (SM/Agus Fathuddin)
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Drs KH Muhyiddin MAg didampingi Ketua MUI KH Hanief Ismail Lc dan Prof Dr H Abu Rokhmad MAg. (SM/Agus Fathuddin)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng merekomendasi pemerintah agar lebih tegas dalam menangani Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat radikalisme dan terorisme di Indonesia.

‘’Persoalan radikalisme dan terorisme masih menjadi isu utama di Indonesia. Labeling pendidikan Islam radikal tidak cukup untuk menjustifikasi radikalisme."

"Saat ini justru pegawai di lembaga-lembaga pemerintah (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didapati sudah menjadi bagian kegiatan radikalisme,’’ kata Sekretaris MUI Jateng Ir KH Hammad Maksum AlHafidz yang membacakan Rekomendasi Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jateng, di Hotel Pandanaran Semarang, Minggu, 26 September 2021.

Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Mukerda yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka Ketua Umum Dr KH Ahmad Daraodji MSi.

Baca Juga: 216 Peserta Berlaga di Kejuaraan Renang Dulongmas Bupati Cup 2

Diikuti secara luring oleh Pengurus MUI Jateng dan Ketua MUI Kabupaten/Kota se-Jateng.

‘’Peserta yang lain mengikuti secara virtual atau daring,’’ kata Muhyiddin.

Mukerda menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Drs H Ali Mufiz MPA, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Prof Dr H Achmad Gunaryo M.Soc Sc, Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng Imam Masykur dan Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg. Peserta selain menyampaikan rekomendasi Mukerda juga menyusun program kerja selama satu tahun.

Dalam rekomendasinya, Gus Hammad yang juga Ketua Yayasan Masjid Agung Semarang (MAS) Kauman Semarang menyampaikan prihatin karena beberapa oknum TNI dan Polri disinyalir juga terlibat di dalam jaringan radikalisme.

Baca Juga: CSIS: Komunikasi Politik Airlangga Hartarto Kuat

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Umrah Segera Dibuka, Simak Syaratnya Saat Pandemi

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:15 WIB

PPP dan Golkar Terbuka untuk Koalisi Pilpres 2024

Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:06 WIB

Buntut Banteng vs Celeng, Mbogo Dipanggil DPP PDIP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:39 WIB
X