Lebih Efektif, Fungsi Diplomasi Parlemen Perlu Ditingkatkan

- Sabtu, 25 September 2021 | 19:47 WIB
 Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Achmad Hafizs Tohir (suaramerdeka.com/dok)
Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Achmad Hafizs Tohir (suaramerdeka.com/dok)


JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Achmad Hafizs Tohir berpendapat fungsi diplomasi bilateral maupun multilateral yang dilakukan DPR RI selama ini justru lebih efektif dibanding pemerintah. Meski, diplomasi di tingkat pertama tetap pemerintah.

Sedangkan diplomasi pemerintah terhambat oleh protokoler. Karena itu, dia berharap fungsi diplomasi DPR ini harus ditingkatkan. Khususnya untuk kepentingan politik dan ekonomi. Termasuk pandemi covid-19 yang mendapat pujian PBB dan dunia," ujar Hafizs Tohir dalam acara "Optinalisasi Tugas dan Fungsi DPR Di Tengah Pandemi" di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9) malam.

Hadir pula dalam acara tersebut Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Ibu Damayanti (Deputi Persidangan) Ketua Badan Keahlian (BAK) DPR Inosentius Samsul, Joko Anggoro (Plt Pemberitaan Parlemen), Siti Fauziah (Kabiro Humas MPR RI) Mahyu Dharma (Kepala Biro PHM DPD RI) dan para wartawan.

Baca Juga: Ajaibnya Khasiat Saffron, Mulai dari Pembangkit Mood Sampai Melawan Kanker

Hafizs Tohir menyebutkan keberhasilan diplomasi DPR tersebut antara lain soal Palestina (2005 dan 2012), minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa bahwa tidak semua negara-negara Eropa anti minyak sawit Indonesia. Hanya sebagian parlemennya yang menolak akibat informasi yang salah.

"Kita yakinkan bahwa sawit di Indonesia tidak merusak lingkungan dan tidak mempekerjakan anak-anak. Informasi salah sengaja disebarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Indonesia," ujarnya.

Apalagi 2/3 pemerintahan di dunia menganut sistem parlenter dan selebihnya presidensial. Artinya kata Hafizs, diplomasi di dunia lebih bamyak dilakukan oleh parlemen, meski di tingkat awal tetap pemerintah.

Baca Juga: Chris Martin Coldplay Nyanyi My Universe Versi Akustik, sembari Jajal Kemampuan Berbahasa Korea

Ke depan masalah ekonomi harus menjadi perhatian semua pihak khususnya pemerintah. Dimana pada tahun 2045 diperkirakan tak ada lagi sumber minyak kecuali melakukan pengeboran baru. Tapi, membutuhkan biaya yang sangat besar.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PDIP: Desa Sebagai Orientasi Pengabdian

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:31 WIB

Munas Alim Ulama, PPP Kumpulkan 4 Gubernur di Semarang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:38 WIB

PPP dan Golkar Terbuka untuk Koalisi Pilpres 2024

Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:06 WIB

Buntut Banteng vs Celeng, Mbogo Dipanggil DPP PDIP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:39 WIB
X