Omnibus Law Berpotensi Melanggar Hak Masyarakat

- Kamis, 12 Maret 2020 | 16:55 WIB
TOLAK RUU: Dekan Fakultas Hukum UII, Dr Abdul Jamil SH MH menyatakan sikap kampusnya yang menolak RUU Cipta Kerja.(suaramerdeka.com/Agung PW )
TOLAK RUU: Dekan Fakultas Hukum UII, Dr Abdul Jamil SH MH menyatakan sikap kampusnya yang menolak RUU Cipta Kerja.(suaramerdeka.com/Agung PW )

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan menolak pembahasan dan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja. Aturan tersebut lebih banyak merugikan masyarakat sehingga harus dibatalkan. Perlu pembahasan guna mengurai tumpang tindih aturan bukannya mengeluarkan aturan baru yang justru akan memperparah benturan aturan yang satu dan lainnya.

''Apa yang disebut sebagai RUU Cipta Kerja memiliki problem prosedur pembentukan dan substansial yang serius. Aturan itu malah berpotensi menggiring pada pertentangan secara konstitusional dan melanggar hak-hak masyarakat,'' tandas Dekan Fakultas Hukum UII, Dr Abdul Jamil SH MH di kampusnya, kemarin.

Ia minta pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan dan membatalkannya karena lebih banyak merugikan dibandingkan kemanfaatannya. Menurutnya penting bagi pemerintah dan DPR menyempurnakan UU sektoral ketimbang menyusun UU dengan metode omnibus law yang belum terbukti keberhasilannya di berbagai negara.

Ditegaskannya, pemaksaan keberadaan omnibus law bakalmerusak tatatan dan sistem perundangan-undangan Indonesia. Ia mencontohkan RUU Cipta Kerja sangat bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan bahkan cenderung mengesampingkan posisi dan kondisi pekerja.

Puluhan Aturan

Kepala Pusat Studi Hukum UII, Anang Zubaidy SH MH pada kesempatan sama mengatakan omnibus law berpotensi menimbulkan potensi baru bertabrakan dengan 79 UU yang ada. Ia dan timnya telah menelaah RUU Cipta Kerja yang halamannya mencapai lebih seribu dan menemui banyak hal yang merugikan masyarakat.

''Sebenarnya dalam proses pembuatan aturan ada naskah akademik yang di situ telah menjelaskan risiko-risiko ketika aturan baru dibuat. Tetapi hal itu sering tidak diperhatikan malah dilewatkan. Inilah yang mengakibatkan tidak adanya harmoni dalam aturan-aturan yang ada,'' imbuhnya.

Karena itu UII akan terus mengawal proses omnibus law dan tetap konsisten minta pembatalan. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah prosedural seperti mengirimkan surat permintaan pembatalan kepada Presiden dan DPR serta menempuh jalur konstitusional. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan kerja pemerintah dan legislatif agar terpantau segala hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Editor: Maya

Tags

Terkini

X