Kemnaker Ajak Kementerian Lintas Lembaga dan Aplikator Bahas Aturan untuk Lindungi Kurir

- Jumat, 24 September 2021 | 13:33 WIB
Rapat koordinasi yang digelar Kemnaker membahas aturan perlindungan kurir. (suaramerdeka.com / dok)
Rapat koordinasi yang digelar Kemnaker membahas aturan perlindungan kurir. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengajak lintas Kementerian dan perusahaan aplikator untuk rumuskan pedoman dan standar perlindungan terhadap kurir.

Langkah ini diambil Kemnaker sebagai respon atas petisi #LindungiKurir di platform Change.org, untuk melindungi kurir.

Kemnaker mengajak Kementerian Perhubungan, Kementerian Informasi dan Komunikasi, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dalam rapat koordinasi itu, Kemenaker menjelaskan, permasalahan kurir ini adalah permasalahan bersama.

Baca Juga: Layanan IndiHome Kembali Normal, Telkom Beri Kompensasi Bebas Denda Tagihan bagi Pelanggan

Sebab sistem tenaga kerja yang diterapkan kepada kurir berbentuk konsep mitra.

Menurut Kemenaker, konsep mitra saat ini dinilai tidak setara karena bisa mengeksploitasi kurir, serta masih ada kekosongan hukum dalam pola kemitraan yang diterapkan selama ini.

“Pola kemitraan ini harusnya dilakukan bisnis ke bisnis, bukan perusahaan ke perorangan. Jadi hubungannya tidak setara," kata Dita Indah Sari, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja.

"Kita perlu merumuskan pedoman dan standar lintas kementerian yang menaungi kemitraan dan harus membangun hubungan yang sehat dan produktif antara perusahaan dan para kurir,” tambahnya. 

Baca Juga: Penumpang KA Argo Lawu Bisa Live Cooking Bikin Mie Godog Jawa di Atas Kereta

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Terus Berupaya Turunkan Kasus Covid-19

Kamis, 21 Oktober 2021 | 22:31 WIB

PDIP: Desa Sebagai Orientasi Pengabdian

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:31 WIB

Yuk, Mengulik Makna Mengenai Hari Santri Nasional

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:08 WIB
X