Bantah FKIH, DPN Sebut Penyempurnaan AD Perintah Munas

- Kamis, 12 Maret 2020 | 10:36 WIB
ISI PKPA: Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Achiel Suyanto saat mengisi PKPA organisasi di Bandung. (suaramerdeka.com / dok)
ISI PKPA: Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Achiel Suyanto saat mengisi PKPA organisasi di Bandung. (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Menjelang musyawarah nasional (munas) pada 29- 31 Maret mendatang, dinamika di tubuh organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Fauzie Yusuf Hasibuan, memanas. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi membantah pernyataan Forum Kajian Ilmu Hukum (FKIH) di Semarang, baru-baru ini, soal kemunculan isu tentang Surat Keputusan (SK) DPN Nomor 104/Peradi/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Peradi.

SK yang diterbitkan tanggal 4 September 2019 lalu. Isi SK yang salah satunya mengatur perayaratan calon ketua umum, itu dianggap menuai kontroversi. Namun, DPN secara tegas mengatakan, tidak sependapat dengan pernyataan itu.

Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Dr Achiel Suyanto menegaskan, penyempurnaan atau perubahan  Anggaran Dasar sebagaimana SK DPN Nomor 104/ 2019, khususnya pada pasal 24 ayat 5, merupakan perintah Munas pertama Peradi tahun 2010. Kemudian, ketentuan itu disempurnakan lagi pada Munas 2015 dengan kemunculan SK 504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Anggaran Dasar.

Kenyataannya, hasil penyempurnaan tahun 2015 itu terjadi penghilangan kalimat hingga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar aslinya. Ada kata-kata yang dihilangkan atau dihapus yaitu "dua kali berturut-turut" pada pasal tersebut. "Kata-kata yang dihapus itu lalu dikembalikan lagi dengan SK 104, jadi SK ini bukan untuk menjagokan calon ketua umum pada Munas Peradi 2020. Jadi, pernyataan yang muncul di FKIH tentang SK 104 itu tidak benar dan menyesatkan," jelas Achiel, Kamis (12/3).

Menurut dia, penyempurnaan itu pada Munas Peradi 2020 akan disampaikan ketua umum DPN dalam laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2015-2020. Jika peserta Munas tak menerima Anggaran Dasar dengan SK 104, maka akan dikembalikan Anggaran Dasar aslinya, sebelum ada perubahan. 

Karenanya, angggota Peradi diminta tidak berprasangka dulu. Siapa pun anggota yang merasa mampu dan punya dukungan akan mencalonkan diri sebagai ketua umum, dipersilakan. Namun, alangkah baiknya tidak mencari-cari kesalahan serta mrmbuat suasana tidak kondusif.

Sebelumnya, SK 104/2019 dalam FKIH dinilai menuai kontroversi. Sebab, diterbitkannya SK itu seolah-olah membatalkan SK 504, yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, perubahan itu juga tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal 22 AD/ART Peradi. Pada ketentuan itu diatur, bahwa perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dalam keadaan bahaya atau kegentingan memaksa.

Adapun, pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Peradi itu mengatur tentang ketua umum yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak dapat diangkat lebih dari dua kali masa jabatan. Pasal ini diubah dalam SK 104 menjadi, ketua umum yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Editor: Andika

Tags

Terkini

13 Tokoh Ini Berjasa di Balik Lahirnya Sumpah Pemuda

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:26 WIB

Vaksinasi dan Prokes Kunci Pulihnya Sektor Parekraf

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:52 WIB
X