BANDUNG, suaramerdeka.com - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Edwin Pratama Putra meminta raihan opini atas hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, terlebih mendapatkan wajar tanpa pengecualian tak menjadikan daerah abai terhadap rekomendasi BPK.
Menurut dia, pemerintah daerah harus menuntaskan rekomendasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dalam penggunaan APBD.
Jangan sampai, katanya, mereka dicap tak patuh atas ketentuan tersebut.
"Jangan sampai aspek ketidakpatuhan ini malah merugikan ini kan menyangkut keuangan negara, hasil pemeriksaan ini karenanya perlu ditindaklanjuti entitas," katanya di sela-sela pertemuan dengan Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja dan empat kabupaten lainnya di Bandung, Kamis (23/9).
Baca Juga: KHM Mustajab, Pendiri Pondok Islahut Tholibin
Dalam pertemuan itu, DPD mengaku mendapatkan laporan dari BPK atas sejumlah rekomendasi yang belum mendapat tindak lanjut dari sejumlah daerah di Jabar pada tahun lalu.
Ada lima entitas yang menunjukan kecenderungan tersebut sehingga mereka mendorong persoalan tersebut segera dituntaskan.
Kelima entitas tersebut adalah Pemprov Jabar, Kabupaten Bekasi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Pangandaran. "Ada yang belum sesuai rekomendasi, belum ditindaklanjuti, hingga tak diproses," katanya.
Meski demikian, Edwin Pratama Putra menegaskan bahwa langkah pihaknya bukan dalam rangka mempengaruhi opini yang sudah diraih entitas tersebut yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
Mereka hanya ingin mendorong daerah menjalankan rekomendasi tersebut mengingat menyangkut penggunaan keuangan negara.
Sedangkan Setiawan Wangsaatmaja menegaskan bahwa pihaknya selama ini berupaya menjalankan ketentuan dalam hasil laporan keuangan. Dengan modal itu pula, mereka mampu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama 10 kali berturut-turut.
Di antaranya mereka menjalankan pemeriksaan kinerja atas program kegiatan termasuk dalam menilai efektivitas dan efisiensinya.
"Selain itu kita selalu berupaya melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kemudian inspektorat melakukan pengawasan dari awal untuk pencegahan," katanya menegaskan bahwa pihaknya siap merampungkan rekomendasi dari BPK.
