Kronologi Kasus Suap yang Menjerat Bupati Kolaka Timur dan Kepala BPBD, AMN Minta Fee 30 Persen ke AZR

- Kamis, 23 September 2021 | 11:30 WIB
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (foto seputartangsel.pikiran-rakyat.com)
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (foto seputartangsel.pikiran-rakyat.com)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi kasus suap yang menjerat Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah (AZR).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, menjelaskan, awalnya ada dua proyek pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam kasus ini, AMN diduga meminta fee 30 persen atau sebesar Rp 250 juta kepada AZR jika proyek telah terlaksana.

Baca Juga: Platform Intermediary Terus Jadi Perbincangan, Tanggung Jawab Hukum Perlu Dipetakan

Dugaan itu terungkap dalam konstruksi perkara yang menjerat Andi Merya bersama Kepala BPBD Kabupaten Kolaka Timur, dan Anzarullah (AZR) sebagai tersangka oleh KPK.

"Sebagai realisasi kesepakatan, AMN diduga meminta uang sebesar Rp250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan AZR tersebut," ujar Nurul Ghufron, seperti yang dikutip suaramerdeka.com, kamis, 23 September 2021, dari pikiran-rakyat.com pada artikel yang berjudul: Bupati Kolaka Timur AMN Diduga Minta Fee Rp 250 Juta dari Dua Proyek

Berawal pada Maret-Agustus 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyusun proposal dana hibah BNPB berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP).

Baca Juga: Luhut Resmi Melaporkan Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya, Ini Alasannya

Kemudian awal September 2021, AMN dan AZR datang ke BNPB Pusat di Jakarta untuk menyampaikan paparan terkait dengan pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di mana Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X