Uang Suap Dicatat Bantuan Sosial

Red
- Kamis, 23 September 2021 | 01:40 WIB
SM/dok : Angin Prayitno Aji
SM/dok : Angin Prayitno Aji

JAKARTA, suaramerdeka.com - Dua mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan disidang, Rabu (22/9). Mereka didakwa menerima total Rp 57 miliar dari sejumlah perusahaan demi memanipulasi jumlah pajak.

Keduanya yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 2016-2019, Angin Prayitno dan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Tahun 2016-2019, Dadan Ramdani.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Ariawan Agustiartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/9), keduanya bersama beberapa anak buahnya disebut menerima suap dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Untuk PTBMP, Angin disebut meminta fee Rp 15 miliar. Perusahaan itu kemudian menyediakannya dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai tiga form bantuan sosial.

Jaksa mengungkapkan, General Manager PT GMP, Lim Poh Ching, memerintahkan Iwan Kurniawan selaku Asisten Service Manager PT GMP untuk menyediakan uang Rp15 miliar dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai tiga form bantuan sosial.

”Padahal bantuan tersebut bersifat fiktif,” ungkap jaksa. Pada sidang itu dijelaskan, potensi pajak dari PT GMP pada 2016 diketahui mencapai Rp5.059.683.828,00.

Namun konsultan pajak perusahaan tersebut kemudian meminta bantuan merekayasa nilai pajak PTGMPyang akan diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Untuk itu, ada uang Rp30 miliar untuk pembayaran pajak PT GMP beserta fee pemeriksa pajak dan pejabat struktural (all in) yang membantu proses pengurusan tersebut. Jumlah fee yang disepakati kemudian mencapai Rp 15 miliar.

Pihak Angin juga menyasar PT Bank Panin. Dari Analisis Risiko, didapat potensi pajak untuk tahun pajak 2016 Rp 81.653.154.805,00.

Dari hasil pemeriksaan berupa General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp 926.263.445.392,00.

Bank Panin menugaskan Veronika Lindawati selaku orang kepercayaan Mu'min Ali Gunawan (pemilik PT Bank Panin) untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak.

Dalam pertemuan di Kantor Ditjen Pajak Jalan Gatot Subroto 24 Juli 2018, Veronika meminta agar kewajiban pajak Bank Panin pada angka Rp 300 miliar, serta menyampaikan bahwa Bank Panin akan memberikan komitmen fee sebesar Rp 25 miliar. Angin dan Dadan lantas setuju.

Tim pemeriksa pajak kemudian menindaklanjutinya dengan cara menyesuaikan fiskal positif pada sub pembentukan atau pemupukan dana cadangan sub biaya cadangan kredit (PPAP) Bank Panin.

”Sehingga didapatkan hasil pemeriksaan sebesar Rp303.615.632.843,00,” kata jaksa. Namun, setelah Laporan Hasil Pemeriksaan terbit, Bank Panin belum merealisasikan komitmen fee Rp25 miliar.

Alasannya, Mu'min Ali belum mengeluarkan uang untuk pembayaran commitment fee tersebut dan Veronika sedang berada di luar negeri. Setelah ditagih commitment fee tersebut, pada 15 Oktober 2018 Veronika hanya menyerahkan sebesar 500 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 5 miliar yang disebut jaksa tidak begitu dipermasalahkan oleh Angin.

Pemeriksaan pajak juga menyasar PT Jhonlin Baratama. Tim pemeriksa menemukan potensi pajak tahun pajak 2016 sebesar Rp6.608.976.659 dan tahun pajak 2017 sebesar Rp19.049.387.750,00.

Setelah melakukan pemeriksaan, pada 29 Maret 2019, konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo meminta tim pemeriksa pajak merekayasa tahun pajak 2016-2017 PT Jhonlin Baratama menjadi Rp 10 miliar. Agus menjanjikan fee sebesar Rp 50 miliar.

Ketetapan pajak masa pajak tahun 2016 dan 2017 direkayasa senilai Rp 10.689.735.155,00. Dalam rentang Juli-September 2019, Agus menyerahkan uang ke Angin dan Dadan melalui Yulmanizar senilai 3,5 juta Dolar Singapura atau setara Rp35 miliar.

Angin dan Dadan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.(cnn-56)

 

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

X