Uang Suap Dicatat Bantuan Sosial

Red
- Kamis, 23 September 2021 | 01:40 WIB
SM/dok : Angin Prayitno Aji
SM/dok : Angin Prayitno Aji

JAKARTA, suaramerdeka.com - Dua mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan disidang, Rabu (22/9). Mereka didakwa menerima total Rp 57 miliar dari sejumlah perusahaan demi memanipulasi jumlah pajak.

Keduanya yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 2016-2019, Angin Prayitno dan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Tahun 2016-2019, Dadan Ramdani.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Ariawan Agustiartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/9), keduanya bersama beberapa anak buahnya disebut menerima suap dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Untuk PTBMP, Angin disebut meminta fee Rp 15 miliar. Perusahaan itu kemudian menyediakannya dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai tiga form bantuan sosial.

Jaksa mengungkapkan, General Manager PT GMP, Lim Poh Ching, memerintahkan Iwan Kurniawan selaku Asisten Service Manager PT GMP untuk menyediakan uang Rp15 miliar dengan cara membuat pengeluaran yang dicatatkan sebagai tiga form bantuan sosial.

”Padahal bantuan tersebut bersifat fiktif,” ungkap jaksa. Pada sidang itu dijelaskan, potensi pajak dari PT GMP pada 2016 diketahui mencapai Rp5.059.683.828,00.

Namun konsultan pajak perusahaan tersebut kemudian meminta bantuan merekayasa nilai pajak PTGMPyang akan diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Untuk itu, ada uang Rp30 miliar untuk pembayaran pajak PT GMP beserta fee pemeriksa pajak dan pejabat struktural (all in) yang membantu proses pengurusan tersebut. Jumlah fee yang disepakati kemudian mencapai Rp 15 miliar.

Pihak Angin juga menyasar PT Bank Panin. Dari Analisis Risiko, didapat potensi pajak untuk tahun pajak 2016 Rp 81.653.154.805,00.

Dari hasil pemeriksaan berupa General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp 926.263.445.392,00.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Hadapi Pemilu 2024, Airlangga Hartarto Minta Doa Ulama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:28 WIB

13 Tokoh Ini Berjasa di Balik Lahirnya Sumpah Pemuda

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:26 WIB

Vaksinasi dan Prokes Kunci Pulihnya Sektor Parekraf

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:52 WIB
X