Jelang Munas, SK DPN Peradi 104 Tuai Kontroversi

- Sabtu, 7 Maret 2020 | 09:12 WIB
FORUM KAJIAN: Sejumlah advokat Peradi saat mengikuti forum kajian hukum di Semarang. (suaramerdeka.com / Royce Wijaya)
FORUM KAJIAN: Sejumlah advokat Peradi saat mengikuti forum kajian hukum di Semarang. (suaramerdeka.com / Royce Wijaya)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Munculnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 104/Peradi/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Peradi tertanggal 4 September 2019 lalu, menuai kontroversi. SK 104 yang dikeluarkan Ketua Umum DPN Peradi, Prof Dr Fauzie Yusuf Hasibuan itu dinilai tidak sesuai peraturan, karena diterbitkan tanpa melalui Musyawarah Nasional (Munas).

SK yang ramai diperdebatkan menjelang Munas Peradi pada 29- 31 Maret mendatang, salah satunya berisikan tentang masa jabatan ketua umum. Perdebatan ini mencuat dalam Forum Kajian Ilmu Hukum (FKIH) yang berisikan advokat Peradi di Semarang, Jumat (6/3). "Ada perubahan anggaran dasar dengan acuan SK DPN Peradi mendekati Munas. Hal ini tidak sesuai ketentuan, karena merubah anggaran dasar itu harus melalui Munas," jelas Ketua FKHI, Nunung Nurhadi.

Sebelumnya, Munas Peradi pada Juni 2015 di Riau telah menetapkan keputusan nomor 504 tentang mandat membuat AD/ ART organisasi. Namun, diterbitkannya SK 104 itu seolah-olah membatalkan ketentuan AD/ART. Selain itu, perubahan itu juga tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal 22 AD/ART Peradi. Pada ketentuan itu diatur, bahwa perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dalam keadaan bahaya atau kegentingan memaksa.

Menurut dia, perubahan yang terjadi di antaranya pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Peradi. Pasal itu mengatur tentang ketua umum yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak dapat diangkat lebih dari dua kali masa jabatan. Pasal ini diubah menjadi, ketua umum yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

"Dalam AD/ ART, ketua umum kalau sudah menjabat dua kali, tidak boleh mencalonkan diri lagi. Dengan terbitnya SK 104 , maka ketua umum boleh mencalonkan diri lagi, asal tidak berturut-turut lebih dari dua kali," tandasnya.

Atas kemunculan SK itu, sejumlah advokat dari berbagai DPC seperti Deli Serdang, Jakarta Barat, Karo, dan Asahan menggugat DPN Peradi. Forum kajian menghadirkan pakar hukum dari USM Semarang, Dr Junaidi. Dia menilai munculnya SK 104 itu jelas bertentangan. Ada akrobat hukum dalam surat keputusan itu. "Perubahan anggaran dasar dilakukan dalam keadaan bahaya dan kegentingan memaksa. Jika tidak mendalilkan itu, maka SK itu merupakan keputusan sesaat," jelasnya.

Editor: Setiawan Hendra Kelana

Tags

Terkini

13 Tokoh Ini Berjasa di Balik Lahirnya Sumpah Pemuda

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:26 WIB

Vaksinasi dan Prokes Kunci Pulihnya Sektor Parekraf

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:52 WIB
X