Tahun Ini, Studi Tapak PLTN di Kalimantan

- Selasa, 28 Januari 2020 | 17:10 WIB
 Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan  (suaramerdeka.com/Setiady Dwi)
Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan (suaramerdeka.com/Setiady Dwi)

BANDUNG, suaramerdeka.com - Seiring dengan pembangunan ibukota baru, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memulai pula kegiatan studi tapak yang bakal digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan. Mereka memfokuskan aktivitas di wilayah Bengkayang, Kalbar.

"Kemungkinan kapasitasnya yang kecil dulu sekitar 100 MW. Studi tersebut akan memakan waktu selama 2 tahun sebelum hasilnya diserahkan ke pemerintah untuk membangun atau tidaknya," kata Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan di Bandung, Selasa (27/1).

Pemilihan Kalbar sebagai lokasi PLTN tak terlepas dari kebutuhan energi setempat terlebih dengan rencana menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan industri. Sokongan lingkungan untuk pembangkit lain seperti PLTA dinilai kurang mendukung. Mereka pun bahkan harus mengimpor listrik untuk pemenuhan kebutuhan energinya.

Rencana pembangunan ibukota di Kalimantan, sebutnya, menjadi berkah pula terhadap keinginan menghadirkan PLTN di bumi Borneo. Pasalnya, opsi untuk menambah kapasitas pembangkit terbuka untuk dilakukan. "UEA saja langsung bikin PLTN 4x1.400 MW, tapi kan itu perlu tahapan, meski secara teknologi bisa saja dipercepat waktu pembangunannya," jelas pejabat kelahiran Semarang itu.

Pihaknya pun belajar dari studi tapak sebelumnya. Tapak-tapak itu sedianya diproyeksikan menjadi PLTN pembuka di Indonesia. Tapak-tapak yang sebenarnya tinggal dieksekusi setelah melalui serangkaian studi itu yakni Muria, Jateng dan Bangka Belitung. Hanya saja karena ada persoalan, hal tersebut belum bisa diwujudkan.

Karena itu, BATAN menyimpan harapan pembangunan PLTN tersebut mampu direalisasikan di Kalimantan. Pihaknya akan semakin mengintensifkan komunikasi dengan elemen setempat terutama Pemda dan PTN setempat hingga operator pembangkit listrik. "Karena untuk membangunnya, kami tak bisa sendiri," tandasnya.

Tak hanya itu, Anhar Riza Antariksawan juga meminta pemerintah untuk membentuk badan penunjang guna mengakselerasi program tersebut lazimnya negara lain. Badan tersebut adalah Nepio (Nuclear Energy Programme Implementing Organization). Sebuah lembaga yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga terkait.

"Ini merupakan elemen penting terutama pada saat pemerintah memutuskan penggunaan nuklir untuk kebutuhan energinya. Mereka akan melakukan studi dan rekomendasi, dengan kekuatan yang berasal dari lintas kementerian seperti ESDM, Lingkungan Hidup, Perindustrian, dan juga lintas disiplin ilmu. Indonesia belum punya, kalau negara luar banyak," katanya.

 

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

Kecelakaan Maut Balikpapan, Begini Kronologinya

Jumat, 21 Januari 2022 | 13:44 WIB

Jateng Borong Baznas Award 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:59 WIB

Berikut 184 Pemenang Baznas Award 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:55 WIB

RK-Khofifah Makin Mesra Bangun Simbiosis Jabar-Jatim

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:59 WIB
X