Kejari Karo Usut Pemberi Kerja yang Lalai pada Perlindungan BPJamsostek

- Jumat, 17 Januari 2020 | 12:00 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

KABANJAHE, suaramerdeka.com -  Mengawali tahun 2020 Kejaksaan Negeri Karo akan memetakan sekaligus menertibkan sejumlah badan usaha, yayasan, koperasi dan pelaku ekonomi, bahkan seluruh pemberi kerja yang ditengarai belum melakukan tanggung jawab jaminan sosial bagi pekerjanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo Denny Ahmad SH,MH dalam perbincangan saat menerima audiensi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo Dr. Sanco Simanullang ST.,MT., IPM awal pekan ini di ruang kerjanya, mengingatkan agar pemberi kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan BPJS telah diatur dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2011. “Kami segera membentuk tim untuk memastikan hak karyawan, lalu akan turun ke lapangan, tim BPJamsostek dan Kejaksaan,” ungkap Kajari.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo Dr. Sanco Simanullang ST.,MT., IPM  mengungkapkan, masih banyak ditemukan pemberi kerja yang lalai terhadap kewajiban mendaftarkan anggotanya dalam BPJS Ketenagakerjaan Karo. “Secara sengaja ada beberapa perusahaan melaporkan upah yang tidak benar dan ada juga pelaporan jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai. Itu kita sampaikan ke Pak Kajari,” ungkap Manullang.

Dalam lingkup pembangunan proyek fisik dan jasa konstruksi, dari ratusan proyek yang bersumber dari APBD, APBN dan Proyek Swasta di tahun 2019, banyak lolos tanpa perlindungan jaminan sosial. “Karena belum menjadi ketentuan sebagai salah satu persyaratan sebagaimana di Kabupaten lain, tanpa kewajiban BPJamsostek, pencairan anggaran proyek di tolak otomatis,” katanya.

Dalam sektor usaha transportasi,  hampir seluruh tenaga Supir dan Kernet tidak memiliki kartu jaminan sosial dan mereka bekerja tanpa adanya perlindungan kecelakaan kerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja, mereka akan membayar sendiri, padahal seharusnya dengan iuran yang sangat minim Rp 16.800, mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit sampai sembuh dan kalau meninggal, saat ini sudah ditingkatkan jaminan kematian dari Rp 24 juta menjadi Rp 42 juta.

Editor: Andika

Tags

Terkini

Darurat Bisnis Hotel

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:27 WIB

Komunikator

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:17 WIB

Plasma Konvalesen Bukan Satu-Satunya Solusi

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:07 WIB
X