Ponpes Harus Manfaatkan Dana Abadi Pesantren dengan Maksimal

- Minggu, 19 September 2021 | 19:45 WIB
DPC PKB Kabupaten Grobogan dan PC NU Grobogan menggelar acara tasyakuran bersama atas terbitnya Perpres 82/2021 tentang pendanaan lembaga pesantren di kantor PC NU Grobogan, belum lama ini. (SM/dok)
DPC PKB Kabupaten Grobogan dan PC NU Grobogan menggelar acara tasyakuran bersama atas terbitnya Perpres 82/2021 tentang pendanaan lembaga pesantren di kantor PC NU Grobogan, belum lama ini. (SM/dok)

GROBOGAN, suaramerdeka.com - Ketua PCNU Kabupaten Grobogan, Drs H Abu Mansur berharap seluruh pesantren khususya yang berada di Kabupaten Grobogan dapat memanfaatkn semaksimak mungkin dana abadi pesantren yang disediakan oleh pemerintah.

Hal itu menyusul pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (2/9/2021) lalu.

Perpres ini mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin kelangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

Baca Juga: Pemkab Kendal Siap Memberikan Hibah Pada Dekopinda

"Kami harap pemerintah membutuhkan persyaratan untuk mengakses dana abadi ini. Sehingga dana abadi pesantren ini dapat dinikmati dengan baik," katanya dalam tasyakuran bersama DPC PKB Kabupaten Grobogan dan PC NU Grobogan atas terbitnya Perpres 82/2021 tentang lembaga penyelenggara pesantren di kantor PC NU Grobogan, belum lama ini.

Menurut Drs H Abu Mansur mengatakan pengesahan Perpres tersebut sekaligus menjadi kado istimewa jelang Hari Santri Nasional (HSN) pada 22 Oktober mendatang. Hal ini sekaligus menjadi angin segar bagi pengelola pesantren di seluruh tanah air.

Dia juga mengapresiasi komitmen pemerintah terhadap pesantren mulai dari penetapan Hari Santri Nasional, penerbitan UU Pesantren hingga disahkannya Perpres 82/2021. Ini bukti negara menjaga keerlangsungan pesantren.

“Saya atas nama Ketua PCNU Kabupaten Grobogan menyambut baik dan berterima kasih kepada pemerintah. Ini sangat bermanfaat bagi pesantren dalam membantu sarana prasarana, menunjang pembelajaran, pengadaan kitab, honor, dan kegiatan pendukung lain," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Grobogan Harus bersyukur karena terbitnya Perpres 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren karena sudah dikawal PKB yaitu Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar sampai terbit.

Adanya Perpres ini akan menjadikan pesantren dan Nahdhotul Ulama bisa diperjuangkan bersama.

Sehingga pesantren mendapatkan pengakuan dari negara. Perpres ini kado bagi bahwa warga NU karena sudah bisa menertibkan Perpres 82/2021. Dia berharap Pesantren punya legalitas. Termasuk dari out put yang diakui.

Baca Juga: Menko Airlangga: Generasi Muda Menjadi Game Changer di Era Digital

Sehingga pesantren tidak dipandang sebelah mata dan jadi PR akan memaksimalkan pondok dalam pengelolaan.

"Saya berpesan agar pengelola pesantren lebih semangat profesionalitas, lebih meningkatkan mutu dan kualitas, membawa pesantren lebih berdaya guna, dan tetap semangat dalam perjuangan.

Jangan sampai berharap pada anggaran pemerintah. Jadikan bantuan ini sebagai pemicu sekaligus pemicu untuk memajukan pesantren dalam mencetak kader masa depan bangsa yang nasionalis dan religius," tandasnya.

juga mendorong para pengelola pesantren untuk bersama-sama membangun masyarakat di Kabupaten Grobogan agar lebih maju dan bermartabat, memiliki nilai-nilai dasar kebangsaan dan keagamaan.

Baca Juga: SDI Al Azhar 29 Terbitkan Buku Ajar

Ketua Fraksi PKB Grobogan Sukanto menyatakan, setelah terbitnya Perpres 82 tentang sumber dana yang akan diikuti oleh pembuatan Perda pesantren. Sebab, sudah ada UU Pesantren dan Perpresnya untuk landasan pembuatan Perda Pesantren.

”Targetnya nanti tahun 2022 akan kami tindaklanjuti pembuatan Perda Pesantren sebagai inisiatif Perda. Alhamdulillah dengan Perpres 82/2021 ini ada sinergi untuk pendidikan formal samakan persepsi,” ujarnya.

Anggota DPRD Jawa Tengah Denny Septiviant menambahkan, Perpres Pesantren ini sebagai upaya mendorong pengakuan negara untuk pesantren.

Setelah disahkan, ini menjadi bahan di fraksi PKB Jawa Tengah memperkuat adanya perda pesantren.Membuat proses legilasi yang dibagikan dengan teman-teman NU dan PKB harus dikawal bareng-bareng.

”Perda untuk pesantren sudah kami dorong untuk Perda pesantren di Jawa Tengah. Sudah ada Kabupaten Kendal sudah ada perda Pesantren dan yang lainnya baru proses legilasi,” terang dia.

Kegiatan tasyakuran terbitnya Perpres dana abadi pesantren, dihadiri pengurus DPC dan fraksi PKB Grobogan bersama para Ulama, Kiai, dan Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Grobogan. Kemudian para Ustadz-ustadzah Pondok Pesantren (Ponpes) Madrasah Diniyyah (Madin).

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

X