Jokowi Didesak Batalkan TWK

Red
- Sabtu, 18 September 2021 | 01:50 WIB
SM/voaindonesia.com : Usman Hamid
SM/voaindonesia.com : Usman Hamid

JAKARTA, suaramerdeka.com - Amnesty International Indonesia (AII) mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membatalkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberhentikan dengan hormat 56 pegawainya yang dianggap tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Rencananya pemberhentian tersebut berlaku per 30 September 2021. Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid mengatakan, keputusan memecat 56 pegawai itu mengabaikan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM perihal malaadministrasi dan pelanggaran HAM terkait implementasi TWK alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

”Keputusan ini mengabaikan rekomendasi dari Komnas HAM maupun Ombudsman RI dan juga menunjukkan ketidakpedulian pimpinan KPK terhadap hak asasi pegawai-pegawainya, terutama yang tidak lulus TWK,” kata Usman, Jumat (17/9).

Ombudsman RI, sebelumnya, membeberkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan TWK. Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu meminta KPK melaksanakan tindakan korektif termasuk mengalihkan sebelumnya status 75 pegawai KPK menjadi ASN.

Adapun tindakan korektif itu bersifat sukarela, tidak bersifat ‘memaksa’ sebagaimana rekomendasi.

KPK dalam hal ini keberatan untuk menjalankan tindakan korektif dimaksud. Ombudsman telah mengirim rekomendasi kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani.

Berdasarkan UU Ombudsman RI, rekomendasi wajib dilaksanakan. Sedangkan Komnas HAM menyimpulkan terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai lembaga antirasuah melalui metode asesmen TWK.

Beberapa di antaranya yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hingga hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sejumlah rekomendasi Komnas HAM ke Jokowi yakni meminta status 75 pegawai KPK dipulihkan sehingga dapat diangkat menjadi ASN.

Selain itu, Komnas HAM meminta Jokowi membina seluruh pejabat kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Yuk, Mengulik Makna Mengenai Hari Santri Nasional

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:08 WIB
X